Tanjung Redeb - Usulan kenaikan insentif guru ngaji di Berau kembali menjadi sorotan karens dorongan dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk memperbaiki sistem penyaluran insentif guru. 

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Ia menegaskan persoalan ketimpangan penerimaan insentif yang dialami sejumlah guru ngaji bukanlah isu baru. 

Keluhan serupa disebut terus muncul setiap tahunnya tanpa penanganan yang tuntas. Ia mengungkap keprihatinannya terhadap laporan beberapa guru ngaji yang hanya menerima insentif sekitar Rp500.000, padahal ketentuan resmi menetapkan nilai Rp1.250.000 per bulan.

"Jika benar ada yang menerima hanya Rp500.000, itu jelas ketidaksesuaian yang harus segera dievaluasi," tegasnya.

Dia mengatakan mekanisme penyaluran yang tidak seragam dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu ia meminta Pemkab Berau melakukan penataan menyeluruh.

Ia juga menilai terkait usulan kenaikan insentif menjadi Rp1.500.000 per bulan layak dipertimbangkan. Meski kemampuan anggaran daerah tetap harus dihitung dengan cermat, dirinya melihat tambahan Rp250 ribu tidak berlebihan, mengingat beban tanggung jawab guru ngaji dalam membina moral generasi muda.

"Tanggung jawab mereka besar, sehingga kenaikan itu masih sangat wajar. Pemerintah harus melihat ini sebagai investasi pada kualitas sumber daya manusia," tuturnya.

Elita berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah nyata agar persoalan penyaluran yang timpang tidak terus berulang, serta memastikan para guru ngaji mendapat penghargaan yang selayaknya.

"Kesejahteraan guru ngaji harus menjadi prioritas," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)