DPRD Kabupaten Berau

    Berau Bidik Status Kabupaten Layak Anak Nindya, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

    seputarfakta.com – Baiq Eliana -

    DPRD Kabupaten Berau

    04 Juli 2025 01:51 WIB

    Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori madya ke tingkat nindya dalam dua tahun ke depan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, mengatakan bahwa sejumlah indikator penilaian masih belum terpenuhi secara optimal.

    “Kita masih berada di level madya karena ada beberapa item penilaian yang belum dapat kami penuhi secara maksimal. Salah satunya adalah ketersediaan ruang bermain anak yang sesuai dengan standar nasional,” ujar Rabiatul saat ditemui pekan ini.

    Menurutnya, peningkatan status KLA tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja sama lintas sektor serta koordinasi yang berkelanjutan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pelibatan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak.

    “Karena ini bukan hanya urusan satu dinas. Kami terus berkoordinasi dengan OPD lain, dan juga menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat,” katanya.

    Rabiatul menyebut salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah penerapan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) oleh Dinas Perhubungan. Program ini diharapkan bisa terealisasi tahun ini sebagai bagian dari pemenuhan indikator KLA.

    Tak hanya pemerintah, Rabiatul menegaskan bahwa dunia usaha, masyarakat, dan media massa juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Ia mengajak media berperan aktif dalam upaya edukasi publik, bukan hanya memberitakan kekerasan setelah terjadi.

    “Sesuai arahan Ibu Bupati, kami harap media juga ambil bagian dalam edukasi. Jangan hanya fokus pada kasus, tapi juga bagaimana mencegah kekerasan sejak dini melalui pemberitaan yang mencerdaskan,” ucapnya.

    Rabiatul menambahkan bahwa publik perlu terlibat aktif dalam menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak-anak. Edukasi yang konsisten, menurutnya, adalah kunci agar program dan kebijakan perlindungan anak bisa berjalan lebih efektif.

    “Saya harap dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita bisa mencapai target itu. Tapi lebih dari itu, kita ingin menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak dan perempuan, bebas dari kekerasan,” tandasnya.

    (Sf/Rs)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    DPRD Kabupaten Berau

    Berau Bidik Status Kabupaten Layak Anak Nindya, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

    seputarfakta.com – Baiq Eliana -

    DPRD Kabupaten Berau

    04 Juli 2025 01:51 WIB

    Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori madya ke tingkat nindya dalam dua tahun ke depan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, mengatakan bahwa sejumlah indikator penilaian masih belum terpenuhi secara optimal.

    “Kita masih berada di level madya karena ada beberapa item penilaian yang belum dapat kami penuhi secara maksimal. Salah satunya adalah ketersediaan ruang bermain anak yang sesuai dengan standar nasional,” ujar Rabiatul saat ditemui pekan ini.

    Menurutnya, peningkatan status KLA tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja sama lintas sektor serta koordinasi yang berkelanjutan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pelibatan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak.

    “Karena ini bukan hanya urusan satu dinas. Kami terus berkoordinasi dengan OPD lain, dan juga menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat,” katanya.

    Rabiatul menyebut salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah penerapan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) oleh Dinas Perhubungan. Program ini diharapkan bisa terealisasi tahun ini sebagai bagian dari pemenuhan indikator KLA.

    Tak hanya pemerintah, Rabiatul menegaskan bahwa dunia usaha, masyarakat, dan media massa juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Ia mengajak media berperan aktif dalam upaya edukasi publik, bukan hanya memberitakan kekerasan setelah terjadi.

    “Sesuai arahan Ibu Bupati, kami harap media juga ambil bagian dalam edukasi. Jangan hanya fokus pada kasus, tapi juga bagaimana mencegah kekerasan sejak dini melalui pemberitaan yang mencerdaskan,” ucapnya.

    Rabiatul menambahkan bahwa publik perlu terlibat aktif dalam menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak-anak. Edukasi yang konsisten, menurutnya, adalah kunci agar program dan kebijakan perlindungan anak bisa berjalan lebih efektif.

    “Saya harap dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita bisa mencapai target itu. Tapi lebih dari itu, kita ingin menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak dan perempuan, bebas dari kekerasan,” tandasnya.

    (Sf/Rs)