Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan masyarakat guna membahas rencana produksi film sejarah Raja Alam "Sultan Alimuddin".

Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Berau tersebut dipimpin Ketua Komisi II, Rudi P Mangunsong, serta dihadiri Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, Plt Disbudpar Berau, Warji dan Organisasi Masyarakat Rabba Rimpa Bahari sebagai penggagas film serta para anggota komisi II DPRD Berau.

Sutradara Rabba Rimpa Bahari, Yayan menjelaskan film tersebut bertujuan merangkum kekayaan seni dan budaya Berau dalam satu karya visual yang dapat dipromosikan secara luas.

"Selama ini ketika kami melestarikan budaya lewat pentas atau panggung, hanya berlangsung satu atau dua jam. Tapi melalui film, cukup satu flashdisk bisa dibawa ke mana saja. Dalam satu film itu bisa memuat berbagai kesenian Berau. Itu tujuan kami," ujar Yayan.

Ia pun menekankan bahwa film tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi sejarah mengenai perjalanan panjang Raja Alam "Sultan Alimuddin" yang memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya Berau.

"Ketika kami berkunjung ke Keraton untuk membicarakan hal ini, Alhamdulillah Ayahanda sangat respons dan mendukung. Namun kendala kami saat ini adalah faktor pendanaan. Karena ini mengangkat sejarah Berau, kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menegaskan pihaknya hadir untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat agar dapat tersampaikan kepada Pemkab Berau.

"Ini adalah cara kami memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Peran legislatif memang seperti itu, tidak hanya di Berau, tetapi juga di daerah lain," kata Rudi.

Menurutnya, produksi film sejarah tersebut merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan literasi sejarah masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata sejarah di Berau.

"Pembuatan film ini langkah yang baik dalam meningkatkan pengetahuan sejarah masyarakat. Apalagi menyangkut pelestarian budaya dan histori daerah, tentu kita dukung," tegasnya.

Meski demikian, Rudi mengakui dukungan anggaran harus disesuaikan dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

"Yang namanya anggaran pemda penuh dengan regulasi dan aturan. Apakah nanti lewat Disbudpar atau mekanisme lainnya, itu perlu dibahas bersama OPD yang memahami teknis penganggaran. Yang jelas, Komisi II siap mengawal agar rencana ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)