Tanjung Redeb - Ketimpangan akses listrik di wilayah perbatasan Kabupaten Berau dengan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Hingga kini, sebagian masyarakat di wilayah tersebut masih belum menikmati pasokan listrik secara optimal.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai salah satu gerbang menuju Kalimantan Timur , Kaltim) Berau sudah seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang merata, termasuk jaringan kelistrikan hingga ke wilayah perbatasan.

Ia pun menyampaikan tantangan utama terletak pada jarak pembangunan jaringan apabila pasokan ditarik dari wilayah Berau. Perbedaan jarak tersebut dinilai cukup signifikan dan berdampak pada besarnya anggaran yang dibutuhkan.

"Terkait listrik perbatasan sudah disampaikan. Kalau memang kita mengambil dari KM 12 dari arah Kabupaten Berau itu selisihnya 30 kilometer. Maka kita perlu bekerja sama dengan Kaltara dalam penyediaan akses listrik di perbatasan Berau," ujar Rahman.

Ia menilai, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menjadi opsi yang realistis untuk mempercepat penyediaan listrik di kawasan tersebut. Selain memperpendek jarak pembangunan jaringan, kerja sama ini juga dinilai mampu menekan beban pembiayaan daerah.

"Jadi betul, tadi dapat masukan dari DPR provinsi itu bagus, untuk mengambil dari Kaltara. Nah karena itu pengajuannya ke provinsi dan akan kita perjuangkan," tuturnya.

Rahman berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar masyarakat perbatasan tidak lagi mengalami keterbatasan akses listrik yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan itu agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat segera menikmati akses listrik yang layak dan merata," tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)