Cari disini...
Seputarfakta.com - Maulana -
Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menemui mahasiswa yang memberikan tuntutan pada aksi massa. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Setelah beberapa jam berorasi mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aliansi Mahasiswa Kaltim akhirnya ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Seno Aji pun menjawab tuntutan mahasiswa terkait berbagai isu, termasuk komitmen Pemprov dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim senantiasa memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat, bahkan tanpa adanya demonstrasi sekalipun.
"Tentu saja, ada beberapa tuntutan dari aksi ini yang perlu kami respons. Namun perlu kami sampaikan, tanpa adanya aksi demo pun, kami di pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal ini ke pemerintah pusat," ujar Seno Aji.
Menurut Seno, perhatian terhadap masyarakat adat bukanlah hal baru bagi Pemprov Kaltim. Ia mencontohkan masyarakat adat Mului di Kabupaten Paser yang telah menerima penghargaan Kalpataru, sebagai bentuk apresiasi atas kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan mereka.
"Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap keberadaan dan kelestarian masyarakat adat," ucapnya.
Kendati demikian, Seno Aji menyayangkan masih banyak masyarakat adat di Kaltim yang belum diperlakukan secara adil.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus melindungi mereka agar dapat hidup layak di wilayahnya sendiri.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat adat, seperti yang terjadi di Muara Kate. Seno Aji mengungkapkan langkah konkret yang telah diambil Pemprov.
"Alhamdulillah, dalam 100 hari kerja pertama, kami telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM. Surat itu dibawa langsung oleh Gubernur pada 15 April 2025, dan kini proses investigasi sedang berlangsung," bebernya.
Ia berharap, penyelesaian kasus Muara Kate dapat segera tuntas dan pihak yang terbukti bersalah menerima hukuman yang setimpal.
Mengakhiri pertemuan, Seno Aji menyatakan harapan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terus bersinergi.
"Kita akan terus bersama mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hal-hal positif. Tujuannya agar Kalimantan Timur ke depan menjadi lebih baik dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera,"pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Maulana -
Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menemui mahasiswa yang memberikan tuntutan pada aksi massa. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Setelah beberapa jam berorasi mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aliansi Mahasiswa Kaltim akhirnya ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Seno Aji pun menjawab tuntutan mahasiswa terkait berbagai isu, termasuk komitmen Pemprov dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim senantiasa memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat, bahkan tanpa adanya demonstrasi sekalipun.
"Tentu saja, ada beberapa tuntutan dari aksi ini yang perlu kami respons. Namun perlu kami sampaikan, tanpa adanya aksi demo pun, kami di pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal ini ke pemerintah pusat," ujar Seno Aji.
Menurut Seno, perhatian terhadap masyarakat adat bukanlah hal baru bagi Pemprov Kaltim. Ia mencontohkan masyarakat adat Mului di Kabupaten Paser yang telah menerima penghargaan Kalpataru, sebagai bentuk apresiasi atas kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan mereka.
"Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap keberadaan dan kelestarian masyarakat adat," ucapnya.
Kendati demikian, Seno Aji menyayangkan masih banyak masyarakat adat di Kaltim yang belum diperlakukan secara adil.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus melindungi mereka agar dapat hidup layak di wilayahnya sendiri.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat adat, seperti yang terjadi di Muara Kate. Seno Aji mengungkapkan langkah konkret yang telah diambil Pemprov.
"Alhamdulillah, dalam 100 hari kerja pertama, kami telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM. Surat itu dibawa langsung oleh Gubernur pada 15 April 2025, dan kini proses investigasi sedang berlangsung," bebernya.
Ia berharap, penyelesaian kasus Muara Kate dapat segera tuntas dan pihak yang terbukti bersalah menerima hukuman yang setimpal.
Mengakhiri pertemuan, Seno Aji menyatakan harapan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terus bersinergi.
"Kita akan terus bersama mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hal-hal positif. Tujuannya agar Kalimantan Timur ke depan menjadi lebih baik dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera,"pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)