Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait isu pemerataan pendidikan dan kebutuhan guru, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). 

Seno Aji menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim pada Senin (23/6/2025).

Fraksi Golkar, Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, dan Nasdem sebelumnya menyoroti sejumlah masalah krusial di bidang pendidikan, mulai dari distribusi guru yang tidak merata, kualitas tenaga pengajar, status guru non-ASN, hingga keterbatasan sarana dan prasarana sekolah di daerah pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Seno Aji mengakui bahwa tantangan ini adalah prioritas yang sedang dihadapi pemerintah. Ia memaparkan lima langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov Kaltim.

"Pertama, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru secara berkala melalui pelatihan dan peningkatan sertifikasi. Upaya ini akan melibatkan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)," ujar Seno Aji.

Tujuannya adalah memastikan tenaga pengajar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan siswa.

Kedua, untuk mengisi kekosongan akibat pensiun dan mutasi, Pemprov Kaltim berencana mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 

"Selain itu, pemerintah juga akan memberdayakan guru pengganti yang pembiayaannya ditanggung melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Langkah ini diharapkan dapat segera mengatasi kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan," tuturnya.

Ketiga, Ia menyadari tantangan khusus di daerah 3T, pemerintah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru. 

Wagub Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan kebutuhan tenaga pengajar di wilayah terpencil dapat terpenuhi dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di sana tidak kalah dengan daerah perkotaan.

Keempat, kata Seno, pemerintah sedang menyempurnakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya di daerah 3T. 

"Untuk jenjang SMK, penyediaan fasilitas akan difokuskan untuk mendukung kebutuhan dunia kerja dan industri," katanya.

Wagub juga menekankan bahwa hambatan listrik dan jaringan internet di sekolah-sekolah akan terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap.

Terakhir, dalam penyelesaian status lahan sekolah, pemerintah mengupayakan penyelesaian lahan sekolah yang sering menjadi kendala pembangunan atau pengembangan fasilitas pendidikan.

Melalui berbagai upaya ini, Pemprov Kaltim bertekad untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian. (Adv)

(Sf/Rs)