Samarinda - Universitas Terbuka (UT) Samarinda belum dapat masuk dalam program kuliah gratis atau "Gratispol" yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Hal ini terungkap dalam audiensi antara jajaran Direktur UT Samarinda dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kaltim Jalan Gadja Mada Samarinda, pada Rabu (2/7/2025).

Wagub Seno Aji menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada status alamat resmi UT yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

"Jadi UT saat ini belum masuk program gratispol, karena dari PDDikti, bahwa alamat Universitas Terbuka itu ada di Pondok Cabe, Jakarta," terang Seno Aji usai pertemuan.

Meskipun UT Samarinda memiliki gedung fisik dan ribuan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Kalimantan Timur, peraturan gubernur (pergub) mensyaratkan bahwa perguruan tinggi yang masuk dalam program gratispol harus secara resmi beralamat di Kalimantan Timur. 

"Pada kenyataannya mereka memiliki gedung yang ada di Kaltim, dan juga mahasiswa Kaltim, namun demikian pergubnya adalah menyatakan dari Dikti harus beralamatkan di Kalimantan Timur. Maka kami meminta alamat mereka dirubah menjadi di Kaltim," lanjut Seno Aji.

Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri sangat berharap UT Samarinda dapat segera memenuhi persyaratan tersebut agar dapat diintegrasikan ke dalam program gratispol. Diskusi intensif telah dilakukan untuk mencari solusi. Seno Aji optimis bahwa dalam waktu dekat, harapan tersebut dapat terwujud. 

Hal ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang terus berupaya memperluas jangkauan program gratispol demi meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim.

"Insyaallah dalam waktu dekat, tahun 2026, UT bisa masuk program gratispol. Itu permintaan UT," ungkapnya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk mendukung pendidikan.

Lebih lanjut, Wagub Seno Aji juga menjelaskan detail mengenai cakupan program gratis pol yang akan diberikan kepada mahasiswa UT. 

"Untuk yang diberikan gratispol di UT hanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) saja, tidak ada living cost. Kita samakan semua," tegasnya.

Kebijakan mengenai living cost ini berbeda dengan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) yang masih menerapkan bantuan biaya hidup. 

Hal ini dikarenakan ISBI merupakan institusi yang relatif baru berdiri, sekitar tujuh bulan lalu. Namun, Seno Aji menegaskan bahwa apabila ada pergerakan mahasiswa di ISBI yang mencapai di atas 200 orang, maka kebijakan living cost akan disamakan dengan perguruan tinggi lainnya yang masuk dalam program gratispol.

"Living cost itu hanya diterapkan di ISBI, karena itu sangat baru. Kalau ada pergerakan mahasiswa di atas 200, kita sudah kita samakan," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)