Samarinda - Angka Kematian (Case Fatality Rate/CFR) akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin,  angka CFR yang pada tahun 2020 sebesar 0,87 persen kini turun drastis hingga mencapai 0,18 persen per Juli 2025.

Hal ini disampaikan Jaya Mualimin dalam sebuah Seminar dan Pelatihan Beban Penyakit Dengue dan Implementasi Vaksinasi Dengue yang diadakan di Hotel Four Points by Sheraton Balikpapan pada Selasa (12/8/2025). 

Acara ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Pusat Kajian Kesehatan Anak (PKKA-PRO) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jaya Mualimin menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kematian, peningkatan kasus dengue cenderung dimulai pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus, dan terus meningkat hingga awal tahun berikutnya. 

"Untuk itu, berbagai strategi kunci telah diimplementasikan untuk pengendalian DBD, salah satunya adalah dengan memperkenalkan program vaksinasi," ujar Jaya.

Program ini menjadi terobosan baru dan Kaltim menjadi provinsi pertama di dunia yang menerapkan vaksinasi dengue secara regional, menjadikannya acuan bagi negara lain.

Pelaksanaan program vaksinasi dengue menggunakan vaksin Qdenga, yang telah mendapat persetujuan dari BPOM. Vaksin ini efektif melawan empat strain virus dengue dan diberikan dalam dua kali suntikan dengan interval tiga bulan. 

"Program percontohan vaksinasi telah berjalan di tiga wilayah, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara," sebutnya.

Di Balikpapan, program percontohan dimulai November 2023 dengan target awal 9.800 anak sekolah dasar (SD). Cakupan dosis pertama berhasil mencapai 99,98 persen, sementara dosis kedua mencapai 90,94 persen. 

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa tidak ada kasus DBD yang ditemukan pada murid yang telah divaksin. Sementara itu, di Samarinda, program dimulai September 2024 dengan sasaran 2.750 anak sekolah dasar. 

"Hingga Februari 2025, tercatat adanya dua laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berupa reaksi alergi ringan seperti demam, gatal, bengkak, dan lemas," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim berharap program vaksinasi ini dapat melengkapi upaya pencegahan lainnya, seperti gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, yang terkendala masalah konsistensi dan keberlanjutan. 

"Kalau ini terus dilakukan bisa-bisa menekan angka kasus dan kematian akibat DBD, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat, terutama anak-anak, yang merupakan kelompok usia tertinggi terinfeksi DBD," tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)