Samarinda - Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur mengungkap tantangan utama dalam merekrut siswa untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi di Samarinda. Masalahnya bukan hanya pada kelayakan ekonomi, melainkan juga pada kesiapan mental anak dan restu orang tua.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, ada dua kondisi yang paling sering ditemukan. 

“Kadang anaknya sudah siap bersekolah, tapi orang tuanya masih ragu memberikan izin. Sebaliknya, ada juga orang tua yang sangat mendukung, tapi anak justru menolak karena harus tinggal di asrama atau sistem boarding school,” jelasnya.

Rasyidi menambahkan, pendekatan khusus sangat diperlukan, terutama bagi anak-anak tingkat SD yang belum terbiasa berpisah jauh dari orang tua. Adaptasi terhadap lingkungan sekolah asrama menjadi salah satu kendala terbesar.

Pendidikan untuk anak-anak prasejahtera ini diselenggarakan di tiga lokasi berbeda di Samarinda. Masing-masing lokasi memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menyediakan dua kelas untuk siswa SMP dan dua kelas untuk siswa SMA. Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) menampung dua kelas SD, satu kelas SMP, dan satu kelas SMA. Terakhir, SMAN 16 Samarinda memiliki dua kelas SD dan satu kelas SMA.

Sekolah Rakyat ini memang secara khusus diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, terutama yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan target perekrutan tepat sasaran, Dinsos Kaltim tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata calon siswa di lapangan. 

Selain itu, mereka juga menargetkan keluarga miskin yang belum terdaftar dalam basis data kesejahteraan agar bisa dimasukkan ke sistem dan mendapatkan hak pendidikan ini.

Peran penting di lapangan dipegang oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Para pendamping ini secara rutin mendatangi calon siswa untuk memastikan kesiapan anak dan orang tua. 

Bahkan, beberapa pendamping PKH rencananya akan dilibatkan sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat.

"Ini agar anak-anak memiliki figur pendukung selama masa transisi dan adaptasi di sekolah baru," ungkap Rasyidi.

Pihak Dinsos menargetkan proses belajar mengajar bisa dimulai pada Agustus 2025. Namun, jadwal ini masih bersifat tentatif, mengingat masih ada beberapa proses yang harus diselesaikan, seperti pemenuhan sarana dan prasarana serta kesiapan para guru. (Adv)

(Sf/Rs)