Samarinda - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim) hendak menjangkau pelaku usaha budidaya ternak ikan se-Kaltim untuk beralih membuat dan menggunakan pakan ikan mandiri. Upaya ini,   bakal dilakukan DKP pada tahun 2024 sebagai usaha memperluas bantuan alat pembuat ikan mandiri.

"Dari tahun 2022 kami sudah memberikan bantuan alat pakan ikan ke beberapa desa di Kutai Kartanegara. Dan juga berupa bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ikan," ungkap Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati di Kantor DKP, Samarinda, Selasa (3/10/2023).

DKP akan menggandeng Balai Penelitian dan pengembangan Budidaya Air Tawar (BP2BAT) Samarinda dan akademisi Universitas Mulawarman. Kerjasama yang dilakukan sebagai upaya pemahaman dalam bentuk pelatihan terkait pembuatan pakan ikan mandiri.

Saat ini, kebanyakan pelaku budidaya ikan mengeluh atas naiknya pakan ikan impor. Atas permasalahan ini sering kali menemui pelaku budidaya ikan dengan menggunakan obat yang bersifat merusak.

"Padahal akademisi Unmul, sudah ada yang menciptakan pangan dan obat ikan secara alami, salah satunya Prof Esti yang telah memiliki produk ikan. Ini yang kita dorong ke masyarakat agar beralih," jelasnya.

Irma menjelaskan, pakan ikan mandiri dapat dibuat dari bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar lokasi budidaya, seperti kepala udang, gondok, konsentrat, dan lain-lain. 

Lanjutnya, bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi tepung ikan yang dapat dicampur dengan bahan lain untuk membuat pakan ikan.

"Kami harap mereka bisa memanfaatkan bantuan ini dengan baik dan meningkatkan kesejahteraannya," ucapnya.

Irma menambahkan, pembuatan pakan ikan mandiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Kaltim di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, hal ini juga dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk perikanan.

"Kami juga terus memberikan edukasi dan pengertian kepada mereka agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memanfaatkan mesin tersebut secara optimal dan saling berbagi antar sesama pembudidaya,” tutupnya.

(Sf/Rs/Adv)