Cari disini...
Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak saat menjelaskan terkait sekolah rakyat. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan mulai beroperasi akhir Agustus 2025.
Sebagai bagian dari persiapan, seluruh guru dan kepala sekolah akan ditempatkan di asrama selama satu tahun, sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung di Samarinda.
Lokasi sementara yang akan digunakan sebagai asrama guru adalah di SMA 16 dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tahap awal akan berlangsung di gedung Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa penempatan di asrama ini bertujuan agar para tenaga pendidik dapat lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, pendampingan, serta pembinaan karakter siswa.
Pendampingan dan pembinaan, kata dia, dilakukan secara langsung untuk mempererat hubungan emosional. Yang sebelumnya pembelajarannya tertinggal, bisa melakukan pembelajaran di luar jam sekolah.
"Konsep Sekolah Rakyat memang mengharuskan tenaga pendidik siap tinggal di lokasi untuk membangun kebersamaan dan pengawasan," ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/2025).
Andi menambahkan, kebutuhan dasar para guru di asrama sudah mulai dipenuhi. "Saat ini kami sudah mulai melengkapi kebutuhan di asrama, seperti tempat tidur, perlengkapan, kursi, dan meja," ungkapnya.
Mengenai fasilitas dan tunjangan untuk guru, Andi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Meskipun demikian, ia optimistis para guru akan mendapatkan imbalan yang layak.
Ia juga berharap dengan adanya fasilitas yang nantinya akan diberi secara bertahap tak menyurutkan semangat dalam kegiatan belajar mengajar.
"Kami yakin pusat akan memberikan fasilitas yang layak, termasuk tunjangan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat program ini merupakan gagasan langsung dari pemerintah pusat," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...
Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak saat menjelaskan terkait sekolah rakyat. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan mulai beroperasi akhir Agustus 2025.
Sebagai bagian dari persiapan, seluruh guru dan kepala sekolah akan ditempatkan di asrama selama satu tahun, sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung di Samarinda.
Lokasi sementara yang akan digunakan sebagai asrama guru adalah di SMA 16 dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tahap awal akan berlangsung di gedung Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa penempatan di asrama ini bertujuan agar para tenaga pendidik dapat lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, pendampingan, serta pembinaan karakter siswa.
Pendampingan dan pembinaan, kata dia, dilakukan secara langsung untuk mempererat hubungan emosional. Yang sebelumnya pembelajarannya tertinggal, bisa melakukan pembelajaran di luar jam sekolah.
"Konsep Sekolah Rakyat memang mengharuskan tenaga pendidik siap tinggal di lokasi untuk membangun kebersamaan dan pengawasan," ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/2025).
Andi menambahkan, kebutuhan dasar para guru di asrama sudah mulai dipenuhi. "Saat ini kami sudah mulai melengkapi kebutuhan di asrama, seperti tempat tidur, perlengkapan, kursi, dan meja," ungkapnya.
Mengenai fasilitas dan tunjangan untuk guru, Andi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Meskipun demikian, ia optimistis para guru akan mendapatkan imbalan yang layak.
Ia juga berharap dengan adanya fasilitas yang nantinya akan diberi secara bertahap tak menyurutkan semangat dalam kegiatan belajar mengajar.
"Kami yakin pusat akan memberikan fasilitas yang layak, termasuk tunjangan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat program ini merupakan gagasan langsung dari pemerintah pusat," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)