Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Provinsi Kaltim 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kaltim 2026 di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025).

Gubernur Harum menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. 

"Agenda utama Musrenbang kali ini adalah mengintegrasikan dua program unggulan, Gratispol dan Jospol, ke dalam RPJMD," kata Rudy Mas'ud, Senin (5/5/2025).

Adapun Gratispol mencakup tujuh program prioritas, termasuk pendidikan gratis hingga S3, layanan kesehatan berkualitas gratis, penanganan stunting, internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, biaya administrasi rumah gratis, serta umrah dan perjalanan religi gratis bagi tokoh agama.

Sementara itu, Jospol memiliki sembilan fokus utama, di antaranya hilirisasi pertanian modern, pengembangan teknologi dan inovasi, peningkatan insentif guru dan tokoh agama, mendorong ekonomi kreatif dan digital untuk UMKM, pengembangan pariwisata berbasis desa, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur umum, revitalisasi Sungai Mahakam, dan kemudahan investasi.

Gubernur Harum berharap sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program daerah dengan Gratispol dan Jospol, serta kebijakan nasional Asta Cita Presiden. 

Apalagi posisi Kaltim sangat strategis karena berada dalam geografi yang sangat potensial, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi ini tentu akan memberi dukungan ekonomi yang sangat besar.

Menurutnya, Kaltim perlu kembali bangkit dalam perekonomian nasional. Tidak bergantung hanya pada kekuatan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan seperti batubara, gas dan minyak.

"Kita harus bangun hilirisasi untuk transformasi ekonomi berkelanjutan," tegas Gubernur Harum.

Target ambisius Gubernur Harum dan Wakil Gubernur lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim di bawah 2 persen. 

"Untuk mencapai hal tersebut, efisiensi anggaran menjadi prioritas dengan memangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang kurang berdampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.  (Adv)

(Sf/Rs)