Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah lima tahun mendatang. 

Hal ini tercermin dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-12 di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (16/4/2025).

Berbeda dengan pendekatan yang hanya mengandalkan perencanaan dari atas (top-down), Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, secara khusus menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam penyusunan dokumen strategis ini. 

Menurutnya, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput menjadi fondasi utama dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Kami tidak ingin RPJMD ini hanya menjadi dokumen di atas kertas. Suara masyarakat, usulan dari tingkat desa dan kelurahan, harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan kita. Pendekatan bottom-up memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kaltim," tegas Rudy Mas'ud usai penandatanganan kesepakatan dengan DPRD Kaltim.

Selain pendekatan bottom-up, Gubernur juga menjelaskan empat pendekatan lainnya yang saling melengkapi, yaitu teknokratik, politik, partisipatif, dan top-down. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini dapat menghasilkan RPJMD yang komprehensif, realistis, dan akuntabel. 

Pendekatan teknokratik memastikan perencanaan berbasis data dan analisis yang valid, pendekatan politik mengakomodasi dinamika dan aspirasi berbagai kelompok kepentingan, serta pendekatan partisipatif membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Lebih lanjut, Rudy Mas'ud mengungkapkan bahwa proses penyusunan RPJMD ini telah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Forum-forum diskusi publik, konsultasi dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan dari berbagai sektor telah dilakukan untuk menjaring masukan dan ide-ide konstruktif.

"Kesepakatan dengan DPRD hari ini adalah bukti bahwa kita memiliki visi yang sama untuk membangun Kaltim yang lebih maju dan sejahtera. Namun, ini bukanlah akhir dari proses. Setelah ini, kita akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan menggelar Musrenbang untuk memfinalisasi RPJMD ini dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas lagi," jelasnya. (Adv)

(Sf/Rs)