Samarinda - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. 

Salah satu solusi yang tengah didorong adalah realisasi angkutan umum massal bersubsidi. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan transportasi di Kaltim yang dinilai belum tertata optimal.

Sebelumnya, Dishub Kaltim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim dan Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kaltim. 

Pembahasan ini berfokus pada potensi dan gambaran kondisi angkutan umum massal di Bumi Etam.

"Kami sudah membahas bersama pihak terkait peluang ini, khususnya dalam memberikan gambaran mengenai kondisi angkutan umum massal di Kaltim yang saat ini belum tertata dengan baik," ungkap Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Kaltim, Endang Suherlan, pada Jumat (25/7/2025).

Angkutan massal bersubsidi ini rencananya akan mengadopsi mekanisme Buy The Service (BTS). Skema BTS merupakan kerja sama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dengan operator angkutan umum. 

Pemerintah akan membeli layanan operasional angkutan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kinerja operator.

Yang menarik, seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh pemerintah. Ini berarti masyarakat dapat menikmati layanan angkutan dengan tarif sangat terjangkau, bahkan bisa jadi gratis. 

"Skema BTS ini ada yang gratis, seperti program Bacitra di Balikpapan. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan dikenakan tarif, tapi tarif yang dikenakan diharapkan cukup rendah," jelas Endang.

Mengingat kondisi prasarana di Kaltim, moda transportasi yang paling cocok untuk angkutan massal ini adalah bus sedang (low deck). 

Tipe bus ini memiliki lantai yang sejajar dengan trotoar, sehingga memudahkan akses naik turun penumpang, terutama bagi penyandang disabilitas atau lansia.

Dishub Kaltim menargetkan angkutan umum massal bersubsidi ini bisa segera beroperasi pada tahun 2026. 

Meski demikian, tentu dibutuhkan kajian mendalam serta penganggaran yang memadai untuk merealisasikan layanan ini.

"Beberapa daerah yang sudah menunjukkan ketertarikan antara lain Berau hingga Kutai Timur, namun regulasinya harus dilengkapi. Semoga layanan ini bisa terwujud di Kaltim secepatnya," tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)