Samarinda -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menggodok rencana besar untuk membentuk ojek online lokal. 

Ojek online ini nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian sektor transportasi digital dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menggelar audiensi dengan pihak PT. Inakaz Citra Niaga Internasional di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (6/8/2025). 

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltim untuk menciptakan ekosistem digital yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

"Wacana ini lahir dari semangat kemandirian dan keinginan untuk memaksimalkan potensi daerah, baik dari sisi pelayanan maupun sumber pendapatan. Kami ingin ada ojek online asli Kaltim, yang keuntungannya kembali untuk rakyat Kaltim" ungkap Seno Aji. 

Saat ini, pembahasan mengenai ojek online lokal ini sedang dalam tahap intensif bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim.

Dalam pelaksanaannya, operasional ojek online lokal ini akan dipercayakan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Melati Bhakti Satya (MBS). 

Perusda ini nantinya akan bekerja sama dengan PT. Inakaz Citra Niaga Internasional sebagai mitra pengembangan sistem transportasi.

Seno Aji menegaskan bahwa keberadaan ojek online lokal ini tidak bertujuan untuk mengganggu operasional ojek onlinenasional yang sudah ada. 

Namun, ia menekankan pentingnya regulasi yang adil. Pemprov Kaltim akan memberlakukan tarif berdasarkan SK Gubernur.

"Jika operator ojek online nasional mau mengikuti, silakan. Tapi jika tidak, maka kami akan jalankan sistem sendiri melalui Perusda," tegasnya.

Lebih lanjut, Seno Aji berharap proyek ini bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kaltim. Selain itu, ojek online lokal ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terintegrasi dalam layanan digital.

"Kita berharap hal ini dapat menjadi pelopor dalam menciptakan transportasi digital mandiri yang tak hanya mengedepankan teknologi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)