Samarinda - Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius. Hingga saat ini, kuota 25 siswa per kelas belum terpenuhi, terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Kendala utamanya bukan pada fasilitas, melainkan pada keengganan orang tua untuk melepaskan anak-anak mereka tinggal di asrama.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan bahwa ketidaksiapan orang tua menjadi hambatan utama dalam perekrutan siswa.

"Terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari Samarinda. Terkadang orang tua sudah siap, tapi anaknya yang tidak mau. Begitu juga sebaliknya. Ini yang masih menjadi tantangan bagi kami," ujar Andi saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kaltim.

Menurut Andi, persoalan ini tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan juga dialami oleh daerah lain di seluruh Indonesia yang menjalankan program serupa. 

Pemerintah provinsi pun tidak bisa memaksakan kehendak jika orang tua atau anak tidak bersedia.

Untuk mengatasi hal ini, Dinsos Kaltim mengambil pendekatan ekstra, khususnya untuk perekrutan siswa SD, dengan gencar melakukan sosialisasi kepada orang tua. 

Mereka menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas lengkap, termasuk asrama, sehingga orang tua tidak perlu khawatir.

Andi menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewajibkan Sekolah Rakyat Tahap 1C membuka dua kelas untuk tingkat SD. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA, proses perekrutan relatif lebih mudah karena siswa dianggap sudah lebih mandiri.

"Kami berharap, setelah sosialisasi yang lebih masif, target siswa SD dapat terpenuhi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dimulai sesuai jadwal yang direncanakan pusat," pungkas Andi.

Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Sekolah ini mengadopsi sistem asrama yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa secara holistik, mulai dari kedisiplinan, kemandirian, hingga nilai-nilai kebersamaan. Dukungan dari pemerintah ini diharapkan program tersebut bisa berjalan lancar dan menjadi solusi pendidikan yang efektif bagi masyarakat Kaltim. (Adv)

(Sf/Rs)