Samarinda - Kalimantan Timur tengah menghadapi ancaman dari tumpukan sampah yang terus menggunung, dan ironisnya, sebagian besar didominasi oleh sisa-sisa makanan. 

Data terbaru tahun 2024 dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim dari total 626.452 ton sampah per tahun, hanya sekitar 39,85 persen yang tertangani dan 17,38 persen yang berhasil dikurangi. 

Sisanya, praktis, masih membanjiri Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbuka atau bahkan mencemari lingkungan sekitar.

Menyikapi krisis ini, DPTPH Kaltim menyerukan langkah untuk menekan angka 'food loss' atau makanan yang terbuang sebelum sampai ke konsumen dan 'food waste' yakni makanan yang terbuang setelah sampai ke konsumen. 

Ini merupakan desakan serius untuk menyelamatkan pangan dan, pada akhirnya, menyelamatkan lingkungan dari bencana sampah.

Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah. 

"Ini tanggung jawab kolektif. Semua pihak, mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, harus ikut ambil bagian dalam strategi pengurangan food waste dan food loss di Kalimantan Timur," tegas Yana saat ditemui di Samarinda belum lama ini. 

Ia secara khusus menyoroti peran strategis instansi dan perusahaan yang diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya mitigasi ini.

Fenomena food loss sering terjadi karena masalah dalam rantai pasok kerusakan saat panen, salah penanganan, atau kendala distribusi yang membuat bahan pangan membusuk sebelum sempat diolah atau dikonsumsi. 

Sementara itu, food waste adalah masalah yang lebih dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari, seperti membuang sisa makanan yang tidak habis, baik di rumah, restoran, maupun toko-toko.

Kedua fenomena ini memiliki dampak lingkungan yang mengerikan. Sampah makanan yang menumpuk di TPA akan membusuk dan menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca paling kuat yang berkontribusi pada perubahan iklim. 

Selain itu, pemborosan makanan juga berarti pemborosan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksinya, seperti air, energi, dan lahan pertanian.

DPTPH Kaltim optimis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, sinergi antarlembaga dapat diperkuat untuk mengedukasi masyarakat. Yana menekankan bahwa edukasi ini harus inovatif dan adaptif, tidak bisa digeneralisasi. 

"Strategi penyampaian harus disesuaikan dengan kelompok usia anak-anak, remaja, hingga dewasa, agar mereka benar-benar paham dan bisa terlibat langsung," ujarnya. 

Ia berharap dengan ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk lebih bijak dalam mengelola pangan. (Adv)

(Sf/Rs)