Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat untuk merealisasikan janji kampanye Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji melalui program unggulan Gratispol dan Jospol. 

Kini, proses pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir April 2025.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa pergeseran anggaran ini secara khusus dialokasikan untuk membiayai berbagai program yang termasuk dalam inisiatif Gratispol dan Jospol. 

Tim dari BPKAD saat ini sedang menyusun detail paket bantuan yang akan disalurkan melalui program-program tersebut.

"Pergeseran anggaran ini membiayai program-program seperti Gratispol dan Jospol. Saat ini paket bantuannya sedang disusun oleh BPKAD," ujar Ahmad Muzakkir di Convention Hall, GOR Kadrie Oening, Samarinda, Senin (21/4/2025) lalu.

Program Gratispol sendiri merupakanSuper Tujuh Program unggulan yang meliputi berbagai sektor krusial bagi masyarakat Kaltim. Di antaranya adalah program gratis bersekolah mulai dari jenjang SMA/SMK hingga pendidikan tinggi (S3), pembebasan biaya berobat dan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Selain itu, terdapat penyediaan makanan bergizi gratis untuk kelompok rentan, pemasangan akses internet wifi gratis di seluruh desa, pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa, penghapusan biaya administrasi kepemilikan rumah, serta program umrah dan perjalanan suci gratis bagi tokoh agama.

Sementara itu, program Jospol memiliki sembilan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk memajukan berbagai sektor di Kaltim. Fokus utama Jospol meliputi hilirisasi industri pertanian melalui modernisasi pertanian dan perluasan lahan, pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, dan layanan publik. 

Program ini juga akan meningkatkan insentif bagi para pendidik di sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

Lebih lanjut, Jospol mendorong terciptanya ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis potensi desa juga menjadi prioritas. 

Selain itu, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional juga menjadi bagian integral dari program Jospol.

Tak hanya itu, Pemprov Kaltim memiliki rencana ambisius untuk merevitalisasi Sungai Mahakam sebagai sarana transportasi publik, angkutan industri, dan daya tarik pariwisata. 

Pemerintah juga akan memberikan kemudahan investasi bagi para investor, termasuk insentif dan skema kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta.

Pergeseran anggaran yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi akan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

"Jika tidak ada kendala, maka proses input ke SIPD Kemendagri bisa dilakukan, dan kegiatan termasuk pembayaran serta kontrak kerja bisa segera direalisasikan," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)