Samarinda - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat mematangkan persiapan program pembagian seragam gratis untuk tahun ajaran 2026. 

Program yang menjadi bagian dari visi misi Gratispol usungan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini ditargetkan tersalurkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengungkapkan kuota penerima kali ini diperkirakan masih sama dengan tahun lalu, yakni menyasar sekitar 65 ribu siswa jenjang SMA, SMK dan SLB di Kaltim.

Meski begitu, angka pasti penerima baru akan terkunci setelah proses cut-off data final siswa yang masuk sekolah pada tahun ajaran baru nanti.

"Nanti masing-masing sekolah juga memberikan link-nya, jumlah siswa-siswinya, beserta nanti juga ukuran sepatu, pakaian anak-anak, jenis kelamin juga," ujar Rahmat, Sabtu (16/5/2026).

Proses finalisasi data tersebut diperkirakan rampung pada Juli hingga Agustus 2026, bertepatan dengan momen dimulainya tahun ajaran baru.

Disdikbud Kaltim optimistis proses distribusi tahun ini tidak akan molor hingga akhir tahun. Rahmat menjelaskan, keterlambatan tahun lalu terjadi karena program ini masih sangat baru, sehingga pihak dinas harus menunggu pergeseran anggaran dan kepastian jumlah siswa.

Untuk 2026, kendala administratif tersebut dipastikan sudah klir sejak awal. "Karena ini dananya sudah ada dari awal, Insyaallah mungkin lebih cepat lagi. Jadi nggak sampai akhir tahun nanti baru pendistribusian," jelasnya. 

Pihak dinas menargetkan seragam dan kelengkapan sekolah sudah bisa diterima siswa pada Agustus atau September mendatang.

Untuk merealisasikan program ini, Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran fantastis yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Total anggaran kurang lebih Rp65 miliar (tidak berubah dari tahun sebelumnya). Adapun item yang diterima siswa, yakni baju putih abu-abu, tas, topi dan sepatu sekolah.

Secara kewenangan, distribusi bantuan ini dibagi berdasarkan status sekolah sekolah negeri yang mencakup jenjang SMA, SMK dan SLB. Sekolah swasta hanya dialokasikan untuk jenjang SMA. Terakhir, khusus SLB intervensi bantuan dilakukan secara menyeluruh dari tingkat SD hingga SMA.

Meskipun nilai anggaran dan target sasaran sama dengan tahun lalu, Rahmat menegaskan pihaknya tetap mengantisipasi dinamika harga pasar. 

Hal ini dilakukan demi memastikan spesifikasi dan kualitas barang yang diterima siswa tetap terjaga dengan baik.

Menanggapi isu adanya potensi penolakan bantuan dari orang tua murid, Rahmat mengaku hingga kini belum menerima laporan tersebut. Sejauh ini, respons masyarakat Kaltim sangat positif.

"Belum terinfo saya, tapi selama ini mereka menerima semua. Karena ini kan baju nasional ya, bukan baju daerah atau batik. Jadi ukurannya juga disesuaikan dengan ukuran anak-anaknya," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)