Samarinda - Akses utama menuju Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, kembali lumpuh total. 

Longsor susulan terjadi pada Rabu (11/06/2025) sekitar pukul 15.00 WITA, di titik yang sama setelah sebelumnya amblas pada 12 Mei 2025 lalu. Peristiwa ini membuat warga terisolasi dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengungkapkan bahwa longsoran di lokasi tersebut sebenarnya sudah diprediksi. 

"Beberapa waktu lalu masyarakat memang sudah meminta agar jalan lama ditutup karena dinilai membahayakan. Dan benar saja, akhirnya kembali longsor," terang Bambang Arwanto saat dihubungi di Samarinda, Kamis (12/06/2025). 

Prediksi ini bahkan telah menjadi bahasan utama dalam rapat terakhir yang melibatkan pihak kecamatan Sanga-Sanga dan perwakilan masyarakat.
Menyikapi insiden ini, Dinas ESDM Kaltim langsung bergerak cepat menghubungi pihak PT Indomining. 

Menurut Bambang, sesuai kesepakatan dalam rapat sebelumnya, perusahaan pertambangan tersebut telah berkomitmen untuk membangun jalan alternatif dengan konstruksi rigid pavement atau perkerasan kaku.

"Jadi, jalan lama ini harus ditutup total karena sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan," tegasnya, menekankan urgensi pembangunan jalan baru.

Mengingat status jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, Dinas ESDM Kaltim juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kelurahan setempat. 

Koordinasi ini dilakukan untuk segera menerjunkan tim guna melakukan pengecekan menyeluruh di lokasi kejadian dan memastikan penanganan yang tepat.

"Kami sangat berharap PT Indomining bisa segera menyelesaikan pembangunan jalan alternatif dengan konstruksi rigidini demi kelancaran transportasi masyarakat," pungkas Bambang. 

Ia menambahkan bahwa lambatnya penanganan akan berdampak serius pada roda perekonomian dan mobilitas warga Pendingin, yang kini harus mencari jalur memutar atau menunggu hingga akses normal kembali. 

Kondisi ini juga menjadi sorotan serius bagi pemerintah daerah agar perusahaan lebih proaktif dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. (Adv)

(Sf/Rs)