Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan terus berupaya memperkuat sektor pertanian, meski keterbatasan lahan menjadi tantangan utama.

Pada tahun 2027, program yang dijalankan masih berfokus pada penguatan kapasitas petani serta peningkatan produksi di sejumlah wilayah.

Kepala DKP3 Balikpapan, Sri Wahjuningsih mengatakan, para petani di Balikpapan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, hingga Balikpapan Selatan dan sebagian di kawasan Balikpapan Tengah. Karena itu, program pembinaan tidak difokuskan pada satu kawasan tertentu.

“Petani kami tersebar di beberapa wilayah di Balikpapan, sehingga program yang dijalankan juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah,” ucap Yuyun sapaan akrabnya kepada media, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, program pertanian yang direncanakan untuk 2027 pada dasarnya masih sejalan dengan program tahun ini. Hal tersebut telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan kelompok tani serta peningkatan produksi komoditas tertentu, terutama padi.

Menurutnya, penguatan kelembagaan dilakukan melalui peran penyuluh pertanian yang mendampingi para petani secara langsung. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian, mulai dari aspek budidaya hingga tata kelola kelompok.

“Pembinaan kami dilakukan melalui kelompok tani, bukan individu. Dari situ penyuluh melakukan pendampingan sehingga petani yang sebelumnya belum memiliki tata kelola yang baik akhirnya menjadi lebih mampu mengelola usaha pertanian,” jelasnya.

Selain sektor pertanian, DKP3 juga melakukan pembinaan di bidang peternakan. Namun, kegiatan tersebut lebih difokuskan pada pendampingan dan pelatihan, bukan pemberian bantuan langsung.

Yuyun menambahkan, kemungkinan bantuan kepada kelompok tani tetap ada, namun sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, sebagian besar program lebih difokuskan pada pembinaan rutin,” lanjutnya.

Sementara terkait pengembangan lahan padi, Pemkot Balikpapan belum memiliki rencana cetak sawah baru. Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan (Bappeda), rencana yang ada lebih mengarah pada rehabilitasi lahan sawah yang sudah masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Total lahan sawah di Balikpapan tercatat sekitar 98 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 hektare sudah siap ditanami karena memiliki pematang sawah, sementara sekitar 58 hektare lainnya masih berupa vegetasi berat yang perlu ditata secara bertahap.

“Kami tidak melakukan cetak sawah baru, tetapi lebih pada rehabilitasi lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Namun demikian, dia mengakui jika luas lahan sawah yang terbatas membuat Balikpapan tidak dapat mengandalkan produksi padi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain masih sangat tinggi, bahkan untuk komoditas beras mencapai hampir 100 persen.

Produksi padi dari lahan sekitar 40 hektare tersebut umumnya hanya mencukupi kebutuhan petani setempat. Sebagian hasil panen juga dapat dibeli oleh Perum Bulog untuk dimasukkan ke dalam cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian gabah sekitar Rp6.500 per kilogram.

“Biasanya petani juga senang jika gabahnya dibeli oleh Bulog karena ada kepastian harga,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Balikpapan)

(Sf/Rs)