Seputar Fakta

    Diskominfo Kota Balikpapan

    Kepala OPD Kerap Absen di Paripurna, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan Beri Peringatan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 10:39 WITA

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Haris. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan keseriusan jajaran pemerintah kota dalam mengikuti pembahasan bersama legislatif, terlebih ketika agenda rapat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Haris mengatakan, persoalan ketidakhadiran kepala OPD bukan kali pertama terjadi. Dalam sejumlah rapat paripurna, banyak kepala dinas yang tidak hadir dan hanya mengutus staf untuk mewakili.

    Menurutnya, kehadiran langsung kepala OPD sangat penting agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan optimal.

    “Terlebih, rapat paripurna merupakan forum resmi yang membahas berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk perencanaan dan penganggaran,” jelas Haris kepada media, Jumat (20/11/2026).

    Haris menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan telah mengingatkan pimpinan DPRD agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius. Ia juga meminta Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Balikpapan turut mengingatkan jajaran kepala OPD untuk lebih disiplin menghadiri rapat paripurna.

    “Hal seperti ini membuat kami merasa kecewa dan kami mohon kepada wali kota atau wakil hingga ketua DPRD mengingatkan bahwa tolonglah kalau paripurna itu hadir. Ini kan bukan satu dua tiga kali, tapi setiap paripurna tidak ada yang hadir,” ujarnya.

    Ia menilai, ketidakhadiran yang terjadi berulang kali perlu dievaluasi. Menurutnya, tingkat kehadiran masing-masing kepala OPD dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat keseriusan mereka dalam mengikuti agenda pembahasan bersama DPRD.

    “Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut,” paparnya.

    Haris juga mengingatkan bahwa pembahasan APBD membutuhkan keterlibatan langsung jajaran organisasi perangkat daerah. Sebab, kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran di masing-masing instansi.

    Kehadiran kepala dinas dinilai penting agar DPRD dapat memperoleh penjelasan langsung, apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah.

    Tak hanya menyampaikan teguran, Fraksi PDI Perjuangan bahkan mempertimbangkan langkah tegas apabila persoalan tersebut kembali terulang.

    “Maka seluruh anggota fraksinya berpotensi tidak mengikuti rapat paripurna jika kepala OPD terus-menerus tidak hadir,” tegasnya.

    Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kekecewaan terhadap ketidakdisiplinan jajaran OPD dalam menghadiri agenda resmi DPRD.

    Fraksi PDI Perjuangan berharap pimpinan pemerintah kota dapat mengevaluasi kehadiran kepala OPD, sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif berjalan lebih baik, terutama dalam pembahasan kebijakan dan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. (Adv)

    (Sf/Rs)

    Diskominfo Kota Balikpapan

    Kepala OPD Kerap Absen di Paripurna, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan Beri Peringatan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 10:39 WITA

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Haris. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan keseriusan jajaran pemerintah kota dalam mengikuti pembahasan bersama legislatif, terlebih ketika agenda rapat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Haris mengatakan, persoalan ketidakhadiran kepala OPD bukan kali pertama terjadi. Dalam sejumlah rapat paripurna, banyak kepala dinas yang tidak hadir dan hanya mengutus staf untuk mewakili.

    Menurutnya, kehadiran langsung kepala OPD sangat penting agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan optimal.

    “Terlebih, rapat paripurna merupakan forum resmi yang membahas berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk perencanaan dan penganggaran,” jelas Haris kepada media, Jumat (20/11/2026).

    Haris menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan telah mengingatkan pimpinan DPRD agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius. Ia juga meminta Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Balikpapan turut mengingatkan jajaran kepala OPD untuk lebih disiplin menghadiri rapat paripurna.

    “Hal seperti ini membuat kami merasa kecewa dan kami mohon kepada wali kota atau wakil hingga ketua DPRD mengingatkan bahwa tolonglah kalau paripurna itu hadir. Ini kan bukan satu dua tiga kali, tapi setiap paripurna tidak ada yang hadir,” ujarnya.

    Ia menilai, ketidakhadiran yang terjadi berulang kali perlu dievaluasi. Menurutnya, tingkat kehadiran masing-masing kepala OPD dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat keseriusan mereka dalam mengikuti agenda pembahasan bersama DPRD.

    “Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut,” paparnya.

    Haris juga mengingatkan bahwa pembahasan APBD membutuhkan keterlibatan langsung jajaran organisasi perangkat daerah. Sebab, kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran di masing-masing instansi.

    Kehadiran kepala dinas dinilai penting agar DPRD dapat memperoleh penjelasan langsung, apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah.

    Tak hanya menyampaikan teguran, Fraksi PDI Perjuangan bahkan mempertimbangkan langkah tegas apabila persoalan tersebut kembali terulang.

    “Maka seluruh anggota fraksinya berpotensi tidak mengikuti rapat paripurna jika kepala OPD terus-menerus tidak hadir,” tegasnya.

    Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kekecewaan terhadap ketidakdisiplinan jajaran OPD dalam menghadiri agenda resmi DPRD.

    Fraksi PDI Perjuangan berharap pimpinan pemerintah kota dapat mengevaluasi kehadiran kepala OPD, sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif berjalan lebih baik, terutama dalam pembahasan kebijakan dan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. (Adv)

    (Sf/Rs)