Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengajak seluruh OPD mencari sumber pendanaan lain untuk menjalankan program pembangunan daerah.

Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Daerah di aula lantai III Setkab, Selasa (12/8/2025). 

Ia ingin seluruh OPD tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pembangunan. 

Menurutnya tantangan ke depan semakin berat, apalagi sebagian besar anggaran daerah masih bertumpu pada pemerintah pusat.

Mudyat juga mengungkapkan adanya informasi bahwa tahun depan pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun.

Pemangkasan itu tentu akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan proyeksi pengurangan pendapatan daerah mencapai Rp150–200 miliar per daerah.

“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. OPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat tanpa melihat besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi atau pihak ketiga,” tegasnya.

Mudyat memberi contoh, meski APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, tapi pembangunan yang terlihat di daerah bisa saja bernilai setara Rp5–10 triliun per tahun apabila OPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi. 

“Di setiap kementerian ada program yang bisa dibawa ke daerah. Kita mungkin hanya menerima manfaat, tapi yang penting masyarakat menikmatinya,” ujarnya.

Ia menyebut beberapa contoh program yang bisa dimanfaatkan dari kementerian, seperti bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan guru. 

Semua itu bisa membantu mengurangi beban APBD sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan dasar.

“Kalau OPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” katanya.

Selain kementerian, Mudyat juga mendorong OPD menjalin hubungan erat dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Menurutnya banyak program provinsi yang bisa dilaksanakan di PPU jika komunikasi dan koordinasi terjalin baik. Ia menegaskan provinsi tidak akan tahu kebutuhan daerah jika OPD tidak aktif mengusulkan.

Mudyat juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK dalam berbagai program. 

“Anggaran PKK terbatas, tapi SDM ada. Mereka bisa dilibatkan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar lagi dari dinas,” jelasnya.

Dengan posisi PPU yang strategis dan dekat dengan Balikpapan maupun Samarinda, Mudyat yakin koordinasi dengan provinsi dan pusat seharusnya lebih mudah dilakukan.

“Kita ambil manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)