Penajam – Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu upaya strategis yang dibuat pemerintah guna memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 dengan diawali Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025.

Program ini bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, sehingga sejalan dengan visi Indonesia emas pada 2045 mendatang.

“SR merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ucap Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, Minggu (13/7/2025).

SR mengusung konsep sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita mengaku hingga kini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem, terutama warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas.

Faktor utama yang menghambat anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi tidak memadai.

“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.

Adita menerangkan kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang layak. Bahkan berdasarkan data dari BPS 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57 persen, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebab kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan SDM dan kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi. 

Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, sehingga peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka di masa mendatang menjadi terbatas.

Terlebih persentase anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 19,20 persen. Bahkan sekitar 730.703 pelajar lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Alasannya 76 persen keluarga menyatakan faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.

Hal ini mendorong Presiden Prabowo menggulirkan Program SR dengan melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup. “Dengan adanya SR seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

“SR harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Sementara Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengaku sangat mendukung program SR yang dicanangkan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab PPU telah menyediakan lahan seluas sekitar 6,7 Hektare (Ha) di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam sebagai tempat berdirinya bangunan SR.

“Tentu kita sangat mendukung. Kalau dana pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Jadi kita di daerah hanya menyiapkan lahan, tenaga pendidik dan lainnya,” tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)