Penajam - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat realisasi pajak daerah hingga Oktober 2026 mencapai Rp79 miliar dari target Rp108 miliar atau sekitar 73 persen.

Capaian tersebut menjadi bagian dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) PPU tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp210 miliar, bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengungkapkan kontribusi terbesar berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pada APBD Perubahan 2026, target BPHTB ditetapkan sebesar Rp21 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp21,9 miliar atau melampaui 100 persen.

"Penyumbang tertinggi saat ini adalah BPHTB. Target di APBD Perubahan Rp21 miliar, realisasinya sudah Rp21,9 miliar, sudah melampaui 100 persen," ujar Tur, Selasa (13/10/2026).

Selain BPHTB, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman juga menunjukkan tren positif. Dari target Rp8 miliar, naik dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp7,8 miliar, kini telah terealisasi Rp7,2 miliar.

Untuk sektor perhotelan, dari target Rp5 miliar telah terealisasi Rp4,1 miliar. Menurut Tur, capaian tersebut tidak lepas dari geliat ekonomi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memberikan dampak signifikan bagi PPU.

"Kontribusi terbesar disumbangkan oleh para pengusaha yang ada di OIKN. Para pengusaha kuliner dan perhotelan di kawasan IKN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pajak restoran dan perhotelan di PPU," jelasnya.

Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai 100 persen. Dari target Rp13,2 miliar, telah terealisasi penuh Rp13,2 miliar.

Di sisi lain, Bapenda masih terus menggenjot sektor pajak yang realisasinya masih rendah, yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari target Rp15,1 miliar, baru terealisasi Rp9,7 miliar.

"Untuk PKB, kami terus lakukan sosialisasi dan koordinasi, termasuk dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan OPD terkait untuk mengejar tunggakan," kata Tur.

Kunjungan langsung ke sejumlah OPD untuk mendorong kepatuhan pembayaran PKB turut dilakukan. Sedangkan untuk pajak sarang burung walet, diakui masih menghadapi tantangan karena faktor musim.

"Untuk sarang burung walet memang ada kendala musim. Saat musim kemarau seperti sekarang, produksi cenderung berkurang karena faktor habitat," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)