Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Jajaran Pemkab PPU saat melakukan studi tiru ke Perumda Air Minum Makassar (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berkomitmen memperluas cakupan layanan air bersih agar bisa dirasakan semua kalangan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan studi tiru ke Makassar, karena daerah tersebut dinilai berhasil melaksanakan Program Sambungan Rumah (SR) Gratis.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Tapi cakupan layanan di PPU baru sekitar 30 persen, sementara biaya pemasangan masih menjadi kendala bagi banyak warga. Karena itu kami datang untuk belajar agar bisa menghadirkan program serupa di daerah kami,” ujar Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.
Ia menambahkan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU menambah urgensi percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.
“Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar, keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat PPU tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Sementara Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Makassar, Hamzah Ahmad menjelaskan program SR Gratis di Makassar merupakan inisiatif Wali Kota, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham (MULIA) untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar biaya sambungan baru.
Sejak diluncurkan pada Juni 2025 lalu, program ini telah merealisasikan lebih dari 1.300 sambungan gratis di enam wilayah pelayanan.
Bahkan di tahun ini Perumda Air Minum Makassar menargetkan 2.000 sambungan baru dengan memprioritaskan kawasan padat penduduk di wilayah utara dan timur.
“Dalam program ini seluruh karyawan hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung melakukan pemasangan. Bahkan saya sendiri ikut bertanggung jawab di lapangan. Gotong royong ini membuat biaya bisa ditekan sekaligus mempercepat layanan,” jelas Hamzah.
Program SR Gratis Perumda Air Minum Makassar menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah UMK dengan kriteria rumah berada di area jaringan pipa Perumda Air Minum dan menggunakan listrik 450–900 watt.
Sedangkan penerima manfaat ditentukan melalui survei lapangan dengan batas maksimal pemasangan pipa 20 meter dari jalur distribusi utama.
Masyarakat penerima layanan air bersih diminta untuk tetap membayar biaya pemakaian bulanan, tapi dibebaskan dari biaya pemasangan awal yang mencapai Rp2,2 juta.
Dengan kebijakan ini, cakupan layanan diharapkan semakin meluas, sementara pendapatan perusahaan daerah juga meningkat.
Ia mengaku Perumda Air Minum Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait keterbatasan pasokan air baku.
“Kebutuhan air bersih di Makassar mencapai 5.500 liter per detik, sementara yang bisa kami kelola baru 3.600 liter per detik. Untuk penambahan air baku, kami harus menunggu keputusan pusat. Bahkan untuk izin koneksi jaringan pipa induk saja kami pernah menunggu hingga lima tahun. Alhamdulillah saat ini jaringan pipa di wilayah timur kota sudah bisa terselesaikan,” bebernya.
Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid menilai Perumda Air Minum Makassar layak menjadi tempat rujukan untuk belajar dalam menjalankan program SR dengan maksimal, sebab dianggap mampu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan efisiensi manajemen.
“Kami ingin meniru sekaligus memodifikasi agar sesuai dengan kondisi PPU, terlebih dengan hadirnya IKN. Model Perumda Air Minum Makassar sangat inspiratif,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara

Jajaran Pemkab PPU saat melakukan studi tiru ke Perumda Air Minum Makassar (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berkomitmen memperluas cakupan layanan air bersih agar bisa dirasakan semua kalangan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan studi tiru ke Makassar, karena daerah tersebut dinilai berhasil melaksanakan Program Sambungan Rumah (SR) Gratis.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Tapi cakupan layanan di PPU baru sekitar 30 persen, sementara biaya pemasangan masih menjadi kendala bagi banyak warga. Karena itu kami datang untuk belajar agar bisa menghadirkan program serupa di daerah kami,” ujar Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.
Ia menambahkan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU menambah urgensi percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.
“Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar, keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat PPU tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Sementara Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Makassar, Hamzah Ahmad menjelaskan program SR Gratis di Makassar merupakan inisiatif Wali Kota, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham (MULIA) untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar biaya sambungan baru.
Sejak diluncurkan pada Juni 2025 lalu, program ini telah merealisasikan lebih dari 1.300 sambungan gratis di enam wilayah pelayanan.
Bahkan di tahun ini Perumda Air Minum Makassar menargetkan 2.000 sambungan baru dengan memprioritaskan kawasan padat penduduk di wilayah utara dan timur.
“Dalam program ini seluruh karyawan hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung melakukan pemasangan. Bahkan saya sendiri ikut bertanggung jawab di lapangan. Gotong royong ini membuat biaya bisa ditekan sekaligus mempercepat layanan,” jelas Hamzah.
Program SR Gratis Perumda Air Minum Makassar menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah UMK dengan kriteria rumah berada di area jaringan pipa Perumda Air Minum dan menggunakan listrik 450–900 watt.
Sedangkan penerima manfaat ditentukan melalui survei lapangan dengan batas maksimal pemasangan pipa 20 meter dari jalur distribusi utama.
Masyarakat penerima layanan air bersih diminta untuk tetap membayar biaya pemakaian bulanan, tapi dibebaskan dari biaya pemasangan awal yang mencapai Rp2,2 juta.
Dengan kebijakan ini, cakupan layanan diharapkan semakin meluas, sementara pendapatan perusahaan daerah juga meningkat.
Ia mengaku Perumda Air Minum Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait keterbatasan pasokan air baku.
“Kebutuhan air bersih di Makassar mencapai 5.500 liter per detik, sementara yang bisa kami kelola baru 3.600 liter per detik. Untuk penambahan air baku, kami harus menunggu keputusan pusat. Bahkan untuk izin koneksi jaringan pipa induk saja kami pernah menunggu hingga lima tahun. Alhamdulillah saat ini jaringan pipa di wilayah timur kota sudah bisa terselesaikan,” bebernya.
Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid menilai Perumda Air Minum Makassar layak menjadi tempat rujukan untuk belajar dalam menjalankan program SR dengan maksimal, sebab dianggap mampu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan efisiensi manajemen.
“Kami ingin meniru sekaligus memodifikasi agar sesuai dengan kondisi PPU, terlebih dengan hadirnya IKN. Model Perumda Air Minum Makassar sangat inspiratif,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)