Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Wabup PPU, Abdul Waris Muin (kiri) dan Sekda PPU, Tohar (kanan) (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran bagi OPD pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, seperti Disdik, Dinkes dan DP3AP2KB.
Penegasan disampaikan setelah diketahui serapan anggaran di sejumlah OPD baru mencapai 16-27 persen saat Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (REDALOK) terkait pelaksanaan anggaran selama Semester I di aula lantai III Setkab PPU, Kamis (31/7/2025).
“Sampai akhir tahun kalau ini tidak disikapi, yakin kita kena tegur. Kalau terus seperti ini, anggaran besar tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama OPD dengan kegiatan fisik besar seperti pendidikan. Saya minta segera ditelusuri kendalanya di lapangan, jangan hanya mengandalkan laporan seremonial,” tegasnya.
Wabup juga mengkritisi sejumlah kegiatan yang belum menunjukkan hasil nyata meski telah menyerap anggaran. Ia mencontohkan kegiatan pameran yang bersifat insidental, tapi tidak memberi dampak jangka panjang.
“Anggaran yang dikeluarkan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai kegiatan besar hanya sekadar formalitas. Semua kegiatan yang sudah masuk segera diperbaiki dan buatkan pergeseran. Kalau itu fisik, saya minta realisasinya dipercepat. Perlu aktif ke bawah, cek langsung progres di lapangan,” lanjutnya.
Ia lantas meminta seluruh OPD terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap progres pelaksanaan dengan batas waktu satu bulan sebagai perbaikan kinerja.
Dalam rapat itu juga disoroti adanya paket-paket kegiatan yang belum dieksekusi, sehingga diminta menjadi perhatian seluruh OPD.
Ia menegaskan semua pihak harus bekerja secara taktis agar serapan anggaran minimal 50 persen bisa tercapai pada akhir triwulan III atau 30 September 2025.
“Mulai Agustus dan September ini harus ada percepatan. Jangan sampai ekonomi daerah stagnan hanya karena program-program pemerintah jalan di tempat. Saya minta komitmen semua OPD untuk serius,” harapnya.
Sementara itu, Sekda PPU, Tohar menambahkan seluruh pimpinan OPD diminta menguasai anatomi dan struktur program serta kegiatan masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan paket belanja modal dan konstruksi melalui e-purchasing, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Ini adalah momen terakhir kita menggenjot kinerja semester I. Kita tidak ingin prestasi tahun lalu serapan anggaran hanya 90 persen di akhir tahun, tergerus karena kelalaian kita di 2025,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara

Wabup PPU, Abdul Waris Muin (kiri) dan Sekda PPU, Tohar (kanan) (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran bagi OPD pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, seperti Disdik, Dinkes dan DP3AP2KB.
Penegasan disampaikan setelah diketahui serapan anggaran di sejumlah OPD baru mencapai 16-27 persen saat Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (REDALOK) terkait pelaksanaan anggaran selama Semester I di aula lantai III Setkab PPU, Kamis (31/7/2025).
“Sampai akhir tahun kalau ini tidak disikapi, yakin kita kena tegur. Kalau terus seperti ini, anggaran besar tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama OPD dengan kegiatan fisik besar seperti pendidikan. Saya minta segera ditelusuri kendalanya di lapangan, jangan hanya mengandalkan laporan seremonial,” tegasnya.
Wabup juga mengkritisi sejumlah kegiatan yang belum menunjukkan hasil nyata meski telah menyerap anggaran. Ia mencontohkan kegiatan pameran yang bersifat insidental, tapi tidak memberi dampak jangka panjang.
“Anggaran yang dikeluarkan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai kegiatan besar hanya sekadar formalitas. Semua kegiatan yang sudah masuk segera diperbaiki dan buatkan pergeseran. Kalau itu fisik, saya minta realisasinya dipercepat. Perlu aktif ke bawah, cek langsung progres di lapangan,” lanjutnya.
Ia lantas meminta seluruh OPD terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap progres pelaksanaan dengan batas waktu satu bulan sebagai perbaikan kinerja.
Dalam rapat itu juga disoroti adanya paket-paket kegiatan yang belum dieksekusi, sehingga diminta menjadi perhatian seluruh OPD.
Ia menegaskan semua pihak harus bekerja secara taktis agar serapan anggaran minimal 50 persen bisa tercapai pada akhir triwulan III atau 30 September 2025.
“Mulai Agustus dan September ini harus ada percepatan. Jangan sampai ekonomi daerah stagnan hanya karena program-program pemerintah jalan di tempat. Saya minta komitmen semua OPD untuk serius,” harapnya.
Sementara itu, Sekda PPU, Tohar menambahkan seluruh pimpinan OPD diminta menguasai anatomi dan struktur program serta kegiatan masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan paket belanja modal dan konstruksi melalui e-purchasing, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Ini adalah momen terakhir kita menggenjot kinerja semester I. Kita tidak ingin prestasi tahun lalu serapan anggaran hanya 90 persen di akhir tahun, tergerus karena kelalaian kita di 2025,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)