Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas penyelesaian masalah dampak sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat PPU, Kamis (13/6/2024).

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut persoalan dampak sosial terkait lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan dampak sosial lainnya, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang tepat untuk dapat mengurai masalah sosial tersebut.

Salah satunya membicarakan peran pemerintah daerah mengenai penyelesaian legalitas dan masalah sengketa lahan masyarakat. Upaya ini menandai agar masalah sosial yang terjadi tidak terus dibiarkan berlarut, tapi dapat segera diatasi.

Kemudian dampak sosial dari pembangunan Bandar Udara (Bandara) VVIP IKN. Sebagian lahan masyarakat yang masuk dalam area pembangunan bandara telah dilakukan penyelesaian persoalan lahan dengan diberikan ganti rugi.

“Penyelesaian dampak sosial warga terdampak pembangunan bandara VVIP IKN diberikan dana penggantian lahan yang sesuai dengan nilai lahan dan tanam tumbuh,” kata Makmur Marbun.

Termasuk nasib warga yang lahannya masuk dalam area pembangunan bandara VVIP turut mendapat perhatian pemerintah daerah. Anak-anak pemilik lahan diperioritaskan untuk bekerja di bandara VVIP setelah resmi beroperasi nantinya.

Dengan begitu, pemerintah daerah memberi sebuah pendidikan dan pelatihan terkait pemahaman tentang penerbangan kepada seluruh anak-anak tersebut agar punya bekal untuk bisa secara profesional bekerja di bandara VVIP.

“Anak-anak yang lahannya terdampak pembangunan bandara VVIP diberikan diklat agar kemudian hari dapat bekerja di bandara VVIP,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ratusan peserta yang merupakan warga PPU telah diikutkan dalam sebuah diklat yang digelar oleh pemerintah daerah PPU bekerjasama dengan Politeknik Penerbangan Surabaya yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. (adv)

(Sf/By)