Penajam – Jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan kunjungan kerja ke PPU dalam rangka diskusi persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setkab, Jumat (29/8/2025).

MBG yang merupakan program prioritas pemerintah pusat itu hingga kini belum dilaksanakan di PPU, sehingga kemenkumham melakukan peninjauan guna memastikan kesiapan pelaksanaan, baik dari segi teknis maupun operasional.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar menyampaikan program MBG merupakan kebijakan pimpinan negara yang bersifat perintah.

Menurutnya langkah terpenting yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) saat ini yaitu memastikan aspek teknis dan operasional di lapangan berjalan dengan baik.

"Kebijakan presiden adalah perintah, tidak perlu diperdebatkan. Kita perlu diskusikan teknis pelaksanaan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Tohar. 

Ia mengingatkan tantangan terbesar untuk menjalankan program itu terletak pada teknis penyediaan makanan untuk ribuan penerima manfaat. 

Dalam proses memasak ribuan porsi, setidaknya membutuhkan waktu sejak dini hari dan harus dikemas dengan benar agar kondisi makanan tetap layak untuk konsumsi pada jam makan siang. 

“Jika penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” tambahnya.

Selain persoalan teknis, Tohar juga menekankan perlunya perhatian pada ekosistem pangan lokal. Menurutnya, petani PPU yang menghasilkan hortikultura harus bisa dilibatkan dalam rantai pasok program ini. 

Tapi rencana itu harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan gangguan pada pasar umum maupun gejolak harga yang dapat memicu inflasi.

“Program ini harus berjalan seiring dengan stabilitas pangan dan inflasi daerah. Jangan sampai pasar umum terganggu, sementara petani kita juga tetap harus mendapatkan manfaat dari program ini,” tegasnya.

Tohar menegaskan bahwa setiap Satuan Penyedia Pangan Bergizi (SPPB) perlu memiliki catchment area yang jelas agar distribusi makanan bisa merata dan tepat sasaran.

“Operasionalnya inilah yang harus kita diskusikan bersama, supaya program ini benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita sekaligus masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Osbin Samosir menyampaikan kemenkumham memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebijakan presiden, termasuk dalam pelaksanaan MBG di seluruh daerah, salah satunya PPU yang menjadi kawasan strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kemenkumham memiliki komitmen kuat mendukung kebijakan presiden, termasuk dalam pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia," terangnya.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan, serta perlunya pengelolaan distribusi yang baik mengingat jumlah penerima manfaat mencapai ribuan siswa di setiap daerah.

"Kami sangat mengapresiasi atas kesiapan daerah khususnya dari pemerintah PPU dalam program MBG ini,” tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)