Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Karhutla Meningkat Sejak Juli, BPBD PPU Tiga Kali Ajukan BTT
Kepala BPBD PPU, Nurlaila. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah tiga kali mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang intensitasnya meningkat sejak Juli 2026.
Total luasan lahan yang terbakar hingga 18 Oktober 2026 mencapai 642 hektare, dengan jumlah kejadian sebanyak 273 kasus sejak Januari.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila mengatakan pengajuan BTT dilakukan bertahap menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan, terutama untuk mendukung mobilisasi personel, peralatan hingga distribusi air bersih.
"Sejak Juli intensitas karhutla meningkat. Kami sudah tiga kali mengajukan BTT," ujar Nurlaila, Selasa (20/10/2026).
Pada pengajuan pertama, BTT yang dicairkan sebesar Rp107 juta. Pengajuan berikutnya meningkat menjadi Rp180 juta seiring kebutuhan mobilisasi personel dan peralatan yang semakin tinggi. Pengajuan ketiga mencapai Rp350 juta. Dari jumlah tersebut, baru Rp175 juta yang telah dicairkan.
"Pengajuan terakhir Rp350 juta untuk BBM, makanan dan minuman personel di lapangan, perbaikan peralatan, serta kebutuhan penanganan lainnya. Yang sudah cair baru separuh Rp175 juta," katanya.
Nurlaila menjelaskan pencairan BTT dilakukan bertahap. Anggaran tersebut digunakan untuk mengganti biaya penanganan yang sebelumnya telah dikeluarkan sesuai kebutuhan di lapangan dan proses administrasi yang berlaku.
"Artinya, ketika kami mengajukan kembali, kebutuhan dari pengajuan sebelumnya sudah digunakan. Pencairannya kemudian untuk membiayai kebutuhan penanganan yang sudah berjalan," jelasnya.
Besaran pengajuan berikutnya masih akan menyesuaikan perkembangan karhutla. BPBD juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam setiap pengajuan.
"Kita tahu kondisi fiskal daerah terbatas, sehingga pencairannya dilakukan bertahap. Cukup atau tidaknya akan kita lihat lagi dari kondisi di lapangan. Kalau memang masih dibutuhkan, tentu akan kami ajukan kembali," tegasnya.
Berdasarkan data BPBD, peningkatan kejadian karhutla mulai terlihat sejak Juli dan terus berlanjut hingga Oktober. Dari 273 kejadian tersebut, total luasan lahan terdampak mencapai 642, 26 hektare.
Nurlaila menyebut kondisi pada Oktober cenderung lebih ekstrem dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. "Kondisi Oktober ini kecenderungannya sedikit lebih ekstrem," ungkapnya.
Di luar kebutuhan anggaran, tingginya intensitas karhutla juga menambah beban personel yang hampir tiga bulan terakhir melakukan penanganan secara intensif.
Petugas di lapangan menghadapi panas, asap, debu, api hingga perubahan arah angin. Risiko lain seperti keberadaan binatang buas juga menjadi tantangan saat melakukan pemadaman.
"Ancamannya tidak main-main. Di lapangan kami menghadapi panas, asap, debu, api, angin, bahkan binatang buas. Personel sudah bekerja hampir tiga bulan tanpa henti," pungkas Nurlaila.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Karhutla Meningkat Sejak Juli, BPBD PPU Tiga Kali Ajukan BTT
Kepala BPBD PPU, Nurlaila. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah tiga kali mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang intensitasnya meningkat sejak Juli 2026.
Total luasan lahan yang terbakar hingga 18 Oktober 2026 mencapai 642 hektare, dengan jumlah kejadian sebanyak 273 kasus sejak Januari.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila mengatakan pengajuan BTT dilakukan bertahap menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan, terutama untuk mendukung mobilisasi personel, peralatan hingga distribusi air bersih.
"Sejak Juli intensitas karhutla meningkat. Kami sudah tiga kali mengajukan BTT," ujar Nurlaila, Selasa (20/10/2026).
Pada pengajuan pertama, BTT yang dicairkan sebesar Rp107 juta. Pengajuan berikutnya meningkat menjadi Rp180 juta seiring kebutuhan mobilisasi personel dan peralatan yang semakin tinggi. Pengajuan ketiga mencapai Rp350 juta. Dari jumlah tersebut, baru Rp175 juta yang telah dicairkan.
"Pengajuan terakhir Rp350 juta untuk BBM, makanan dan minuman personel di lapangan, perbaikan peralatan, serta kebutuhan penanganan lainnya. Yang sudah cair baru separuh Rp175 juta," katanya.
Nurlaila menjelaskan pencairan BTT dilakukan bertahap. Anggaran tersebut digunakan untuk mengganti biaya penanganan yang sebelumnya telah dikeluarkan sesuai kebutuhan di lapangan dan proses administrasi yang berlaku.
"Artinya, ketika kami mengajukan kembali, kebutuhan dari pengajuan sebelumnya sudah digunakan. Pencairannya kemudian untuk membiayai kebutuhan penanganan yang sudah berjalan," jelasnya.
Besaran pengajuan berikutnya masih akan menyesuaikan perkembangan karhutla. BPBD juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam setiap pengajuan.
"Kita tahu kondisi fiskal daerah terbatas, sehingga pencairannya dilakukan bertahap. Cukup atau tidaknya akan kita lihat lagi dari kondisi di lapangan. Kalau memang masih dibutuhkan, tentu akan kami ajukan kembali," tegasnya.
Berdasarkan data BPBD, peningkatan kejadian karhutla mulai terlihat sejak Juli dan terus berlanjut hingga Oktober. Dari 273 kejadian tersebut, total luasan lahan terdampak mencapai 642, 26 hektare.
Nurlaila menyebut kondisi pada Oktober cenderung lebih ekstrem dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. "Kondisi Oktober ini kecenderungannya sedikit lebih ekstrem," ungkapnya.
Di luar kebutuhan anggaran, tingginya intensitas karhutla juga menambah beban personel yang hampir tiga bulan terakhir melakukan penanganan secara intensif.
Petugas di lapangan menghadapi panas, asap, debu, api hingga perubahan arah angin. Risiko lain seperti keberadaan binatang buas juga menjadi tantangan saat melakukan pemadaman.
"Ancamannya tidak main-main. Di lapangan kami menghadapi panas, asap, debu, api, angin, bahkan binatang buas. Personel sudah bekerja hampir tiga bulan tanpa henti," pungkas Nurlaila.
(Sf/Lo)