Penajam - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengusulkan bantuan penanganan terhadap 54 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Disperkimtan PPU, Khairil Achmad mengatakan penanganan ini akan dilakukan di empat kecamatan, yakni Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku. 

Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian terutama rumah, sehingga dilakukan penanganan agar hunian tersebut bisa memberikan rasa nyaman dan berdampak positif kepada penghuninya.

“Perbaikan RTLH ini kita sasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jadi kita ambil yang kemampuan finansial atau anggarannya terbatas, sehingga dipastikan bahwa mereka saat menangani perbaikan pada rumahnya cukup sulit karena keterbatasan anggaran,” ucap Khairil Achmad, Rabu (11/9/2024).

Khairil Achmad menyebut untuk memperbaiki 54 RTLH itu, diperlukan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Di mana satu unit rumah memerlukan dana sekitar Rp25 juta, termasuk biaya material dan upah pekerja.

Anggaran Rp1,3 miliar itu, tidak hanya digunakan untuk perbaikan RTLH saja, tapi juga sebagai biaya penunjang seperti biaya perencanaan yang mendatangkan konsultan untuk melakukan pengawasan saat perbaikan RTLH itu berlangsung.

“Karena personel kita cukup terbatas, maka kita turunkan konsultan untuk mengawasi pembangunan RTLH dan anggaran itu juga kita gunakan untuk biaya perjalanan saat melakukan monitoring ketika menempuh jarak dan tempat yang jauh,” ungkap Khairil Achmad.

Sebelumnya, Disperkimtan telah melakukan penanganan terhadap 48 unit RTLH di APBD murni 2024 dan progresnya sudah mencapai 77 persen.

Selain itu juga, pihaknya turut memfasilitasi bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk perbaikan 250 unit RTLH yang difokuskan di wilayah Kecamatan Babulu dan Penajam, kini progresnya sudah mencapai sekitar 50 persen.

Ada pula bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 25 unit yang difokuskan di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku. Kini progresnya sudah mencapai 100 persen atau rampung.

“Kami terus berupaya untuk selalu mengusulkan bantuan perbaikan RTLH kepada Pemprov Kaltim maupun APBN agar program seperti ini terus berlanjut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPU,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/By)