Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Pemkab PPU saat menjalin kerja sama dengan Perumda Balikpapan (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menekankan pentingnya kolaborasi seluruh instansi dan pemangku kepentingan agar program pengendalian inflasi tidak sekadar seremoni, melainkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) PPU 2025 yang berlangsung di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (26/8/2025).
“Kita perlu fokus pada empat pilar strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” ujarnya.
Mudyat menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan PPU pada Juli 2025 tercatat 0,88 persen (month-to-month), menjadi yang ketiga sepanjang tahun setelah Maret dan April.
Secara kumulatif Januari–Juli 2025 (year-to-date), inflasi PPU mencapai 2,37 persen, mendekati target nasional yang dipatok 2,5 persen.
"Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,82 persen. Lima komoditas utama yang memicu inflasi adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras dan beras," bebernya.
Mudyat Noor menyampaikan enam langkah konkret kendalikan inflasi dalam menekan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, mulai dari melaksanakan operasi pasar, pasar murah dan gerakan pangan murah di setiap kecamatan minimal sebulan sekali.
Kemudian mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui GPM dan Operasi Pasar dan mempercepat implementasi Roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Tidak hanya itu, memperkuat monitoring harga dan stok bahan pokok secara periodik, mengoptimalkan peran BUMD melalui pemanfaatan produk lokal, seperti Beras Benuo Taka serta meningkatkan pengawasan mutu dan kuantitas beras bersama Satgas Pangan melalui sidak rutin termasuk menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi di PPU.
Mudyat mengaku mengapresiasi langkah kolaboratif antara Asosiasi Pedagang Pasar PPU dengan Perumda Balikpapan yang dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama antardaerah.
Sinergi ini diharapkan memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga serta membuka akses distribusi pangan yang lebih luas.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan inflasi PPU perlu diwaspadai karena sejumlah komoditas hortikultura masih fluktuatif.
Tomat tercatat mengalami kenaikan harga hingga 69 persen sepanjang tahun, sedangkan cabai rawit naik hampir 39 persen.
“Meski inflasi tahun kalender di PPU masih dalam rentang sasaran nasional, kita tetap perlu waspada. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, kepolisian dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas harga,” tukasnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara

Pemkab PPU saat menjalin kerja sama dengan Perumda Balikpapan (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menekankan pentingnya kolaborasi seluruh instansi dan pemangku kepentingan agar program pengendalian inflasi tidak sekadar seremoni, melainkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) PPU 2025 yang berlangsung di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (26/8/2025).
“Kita perlu fokus pada empat pilar strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” ujarnya.
Mudyat menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan PPU pada Juli 2025 tercatat 0,88 persen (month-to-month), menjadi yang ketiga sepanjang tahun setelah Maret dan April.
Secara kumulatif Januari–Juli 2025 (year-to-date), inflasi PPU mencapai 2,37 persen, mendekati target nasional yang dipatok 2,5 persen.
"Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,82 persen. Lima komoditas utama yang memicu inflasi adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras dan beras," bebernya.
Mudyat Noor menyampaikan enam langkah konkret kendalikan inflasi dalam menekan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, mulai dari melaksanakan operasi pasar, pasar murah dan gerakan pangan murah di setiap kecamatan minimal sebulan sekali.
Kemudian mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui GPM dan Operasi Pasar dan mempercepat implementasi Roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Tidak hanya itu, memperkuat monitoring harga dan stok bahan pokok secara periodik, mengoptimalkan peran BUMD melalui pemanfaatan produk lokal, seperti Beras Benuo Taka serta meningkatkan pengawasan mutu dan kuantitas beras bersama Satgas Pangan melalui sidak rutin termasuk menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi di PPU.
Mudyat mengaku mengapresiasi langkah kolaboratif antara Asosiasi Pedagang Pasar PPU dengan Perumda Balikpapan yang dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama antardaerah.
Sinergi ini diharapkan memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga serta membuka akses distribusi pangan yang lebih luas.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan inflasi PPU perlu diwaspadai karena sejumlah komoditas hortikultura masih fluktuatif.
Tomat tercatat mengalami kenaikan harga hingga 69 persen sepanjang tahun, sedangkan cabai rawit naik hampir 39 persen.
“Meski inflasi tahun kalender di PPU masih dalam rentang sasaran nasional, kita tetap perlu waspada. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, kepolisian dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas harga,” tukasnya. (Adv)
(Sf/Lo)