Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta cakupan penerima manfaat Sekolah Rakyat (SR) diperluas agar kapasitas fasilitas pendidikan yang dibangun di daerah dapat dimanfaatkan maksimal. Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai pembatasan awal penerima hanya dari desil 1 dan 2 berpotensi membuat daya tampung sekolah jauh dari kapasitas yang disiapkan.

Sekolah Rakyat PPU direncanakan dibangun di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, dengan lahan sekitar 6,7 hektare. Pembangunan ditargetkan mulai Oktober-November 2026 dan diproyeksikan selesai sekitar Agustus-September 2027.

Mudyat mengatakan rencana tersebut membawa investasi lebih dari Rp200 miliar dengan kapasitas siswa yang diproyeksikan mencapai sekitar 2.500 orang. Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan perluasan kelompok penerima setelah pelaksanaan tahap awal.

"Pembangunan gedung dengan investasi lebih dari Rp200 miliar itu siswanya hanya 300 orang, ini sangat disayangkan. Kita punya fasilitas besar, tetapi pemanfaatannya tidak maksimal," kata Mudyat, belum lama ini. 

Saat ini, skema SR menempatkan siswa dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 sebagai penerima tahap awal. Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan memasukkan kelompok desil 3 dan 4.

Mudyat menilai, perluasan tersebut penting melihat kapasitas Sekolah Rakyat PPU yang cukup besar. Jika jumlah calon siswa yang memenuhi kriteria awal terbatas, sebagian fasilitas yang telah dibangun berpotensi belum terisi penuh.

Ia berkaca dari pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dari kapasitas sekitar 1.080 siswa, saat ini baru sekitar 300 siswa yang terisi.

"Pengalaman di Sinjai, gedungnya besar dan proses pendidikannya berjalan bagus, tetapi yang terisi baru sekitar 300 dari kapasitas 1.080 siswa. Kita tentu tidak ingin kondisi seperti itu terjadi di PPU,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, kata dia, memiliki konsep yang cukup kuat karena pendidikan siswa berjalan beriringan dengan pembinaan keluarga. Orang tua siswa juga mendapat pendampingan dan pelatihan, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Konsep tersebut, menurut dia, memberi manfaat lebih luas karena intervensi pemerintah tidak hanya menyentuh pendidikan anak. Keluarga penerima juga mendapat bekal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui program pembinaan yang disiapkan Kementerian Sosial.

"Programnya bagus sekali. Anak-anak mendapatkan pendidikan dengan pola yang lebih disiplin, sementara orang tuanya juga dibina melalui pelatihan dan kegiatan usaha," katanya.

Mudyat berharap batas penerima pada desil 1 dan 2 dapat dikaji kembali setelah tahap awal berjalan. Desil 3 dan 4 menjadi kelompok yang ia usulkan untuk ikut memperoleh akses apabila kebijakan tersebut memungkinkan.

Perluasan penerima tetap harus mengikuti ketentuan Kementerian Sosial. Namun, menurut Mudyat, kapasitas sekolah yang besar perlu diperhitungkan sejak awal agar fasilitas pendidikan yang dibangun dengan investasi besar benar-benar terisi dan memberikan manfaat bagi lebih banyak keluarga di PPU.

"Jadi memang program ini luar biasa. Kita berharap batasan desil 1 dan 2, itu bisa ditambah supaya pemanfaatannya lebih maksimal," tutup Mudyat. (Adv)

(Sf/Rs)