Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara
Bupati PPU, Mudyat Noor saat memimpin Rapat Koordinasi TJSL bersama sejumlah perusahaan (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengajak seluruh perusahaan agar menyelaraskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor dengan didampingi Wakil Bupati, Abdul Waris Muin dalam Rapat Koordinasi TJSL bersama jajaran pemerintah daerah (pemda) dan perwakilan 34 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, industri hingga perbankan.
“Pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi awal bersama para pimpinan perusahaan di PPU yang tergabung dalam forum TJSL,” ujarnya di aula lantai III kantor setkab, Jumat (22/8/2025).
Mudyat menekankan pentingnya sinergi antara pemda dan dunia usaha dalam melaksanakan program sosial. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memastikan bantuan CSR benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan kebijakan dan rencana pembangunan Pemkab PPU. Forum ini menjadi wadah penting agar pelaksanaan CSR tidak tumpang tindih serta dapat menjangkau wilayah secara merata,” tegasnya.
Mudyat mencontohkan, dari 45 kelurahan dan desa di PPU, pemda cukup menangani 20 wilayah, sementara sisanya ditangani perusahaan. Dengan pembagian itu, program diyakini lebih optimal, dibanding jika semua pihak menyalurkan bantuan di lokasi yang sama, maka manfaatnya tidak merata
“Jangan sampai program perusahaan berbenturan dengan yang sudah dilakukan pemda. Ini membuat bantuan tidak efektif dan tidak merata,” tambahnya.
Ia menyampaikan Pemkab PPU berencana mendorong lahirnya mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mini melalui koordinasi tersebut.
Mekanisme pelaksanannya akan melibatkan camat, lurah dan kepala desa untuk merumuskan program CSR sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ingin pelaksanaan CSR ini menjadi gerakan bersama yang selaras dan terarah dengan pembangunan daerah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya sinergi melalui forum TJSL, Pemkab PPU berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan merata di lapangan.
“Hadirnya TJSL ini adalah salah satu daya dukung pemda dalam menyinkronkan program pembangunan lintas sektor,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara

Bupati PPU, Mudyat Noor saat memimpin Rapat Koordinasi TJSL bersama sejumlah perusahaan (Dok: Humassetkabppu)
Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengajak seluruh perusahaan agar menyelaraskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor dengan didampingi Wakil Bupati, Abdul Waris Muin dalam Rapat Koordinasi TJSL bersama jajaran pemerintah daerah (pemda) dan perwakilan 34 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, industri hingga perbankan.
“Pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi awal bersama para pimpinan perusahaan di PPU yang tergabung dalam forum TJSL,” ujarnya di aula lantai III kantor setkab, Jumat (22/8/2025).
Mudyat menekankan pentingnya sinergi antara pemda dan dunia usaha dalam melaksanakan program sosial. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memastikan bantuan CSR benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan kebijakan dan rencana pembangunan Pemkab PPU. Forum ini menjadi wadah penting agar pelaksanaan CSR tidak tumpang tindih serta dapat menjangkau wilayah secara merata,” tegasnya.
Mudyat mencontohkan, dari 45 kelurahan dan desa di PPU, pemda cukup menangani 20 wilayah, sementara sisanya ditangani perusahaan. Dengan pembagian itu, program diyakini lebih optimal, dibanding jika semua pihak menyalurkan bantuan di lokasi yang sama, maka manfaatnya tidak merata
“Jangan sampai program perusahaan berbenturan dengan yang sudah dilakukan pemda. Ini membuat bantuan tidak efektif dan tidak merata,” tambahnya.
Ia menyampaikan Pemkab PPU berencana mendorong lahirnya mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mini melalui koordinasi tersebut.
Mekanisme pelaksanannya akan melibatkan camat, lurah dan kepala desa untuk merumuskan program CSR sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ingin pelaksanaan CSR ini menjadi gerakan bersama yang selaras dan terarah dengan pembangunan daerah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya sinergi melalui forum TJSL, Pemkab PPU berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan merata di lapangan.
“Hadirnya TJSL ini adalah salah satu daya dukung pemda dalam menyinkronkan program pembangunan lintas sektor,” tandasnya. (Adv)
(Sf/Lo)