Penajam - PPU masih bertahan pada kategori kabupaten inovatif dalam dua tahun terakhir. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU kini membidik kenaikan peringkat menjadi kabupaten sangat inovatif, dengan memperkuat kualitas inovasi yang diajukan perangkat daerah.

Sekretaris Bapelitbang PPU, Arif Afandi, mengatakan penilaian inovasi daerah tidak berhenti pada gagasan atau program yang dianggap baru. Kelengkapan administrasi dan data pendukung ikut menentukan nilai yang diperoleh setiap inovasi.

Bapelitbang PPU mendorong perangkat daerah mulai membangun inovasi sebagai bagian dari pekerjaan, bukan sekadar program yang disiapkan ketika penilaian berlangsung.

"Dua tahun terakhir PPU masuk kategori kabupaten inovatif. Sekarang kami berupaya agar bisa naik menjadi sangat inovatif. Nilai untuk kategori sangat inovatif itu di atas 75," kata Arif, Kamis (22/10/2026).

Dalam lomba inovasi daerah PPU tahun 2026, sekitar 30 inovasi diajukan. Dari jumlah tersebut, tim melakukan penilaian terhadap sekitar 14 inovasi yang masuk dalam tahapan penilaian.

Inovasi yang dilombakan mencakup tiga kategori, yakni initial, ongoing dan mature. Kategori initial diperuntukkan bagi inovasi yang baru berjalan pada tahun ini. Ongoing mencakup inovasi yang telah berjalan sekurang-kurangnya dua tahun.

"Kategori mature, ini merupakan inovasi yang sudah lama diterapkan dan telah dikembangkan melalui penyesuaian maupun penambahan fitur atau kegiatan," tambah Arif.

Pesertanya berasal dari sejumlah sektor layanan publik. Untuk tingkat sekolah dan puskesmas, inovasi berkaitan dengan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Sementara kategori perangkat daerah terbuka bagi seluruh OPD.

Salah satu inovasi yang masuk penilaian Bapelitbang PPU, berasal dari Disdikpora berupa layanan jemput bola untuk pendaftaran sekolah.

Arif mengatakan beberapa inovasi lain juga dinilai memiliki substansi yang baik, tetapi belum maksimal pada kelengkapan dokumen pendukung.

Kondisi tersebut, katanya, menjadi pekerjaan yang perlu diperbaiki pada penilaian berikutnya. Sebab, penilaian inovasi daerah oleh pemerintah pusat memiliki kriteria administratif yang harus dipenuhi selain melihat penerapan dan manfaat inovasinya.

"Kadang inovasinya sebenarnya sudah bagus, tetapi data dukungnya belum lengkap sehingga nilainya belum maksimal. Ini yang perlu kami perbaiki, terutama dari sisi dokumen dan bukti pendukung," ujar dia.

Bapelitbang juga mencatat belum seluruh OPD mengajukan inovasi. Dalam satu pengajuan, perangkat daerah tidak dibatasi hanya mengikutsertakan satu inovasi. Tahun ini, jumlah terbanyak yang diajukan satu peserta mencapai tiga inovasi.

Arif menegaskan, semakin banyak perangkat daerah yang aktif mengembangkan inovasi akan memperbesar ruang peningkatan nilai indeks inovasi PPU.

Penilaian itu dilakukan setiap tahun oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Hasil pengukuran juga berkaitan dengan penilaian inovasi pemerintah daerah secara nasional. Daerah dengan capaian tertentu dapat mengikuti tahapan lanjutan, termasuk presentasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri.

Bapelitbang ingin pengembangan inovasi semakin melekat pada kerja perangkat daerah. Dengan begitu, inovasi yang muncul bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lomba, tetapi benar-benar memperbaiki layanan yang diterima masyarakat, sekaligus memperkuat posisi PPU dalam penilaian inovasi pemerintah daerah. (Adv)

(Sf/Lo)