Sangatta – Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur berencana membuka pendidikan vokasi selama satu tahun melalui kerja sama dengan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta. Program diploma satu (D1) ini disiapkan untuk membekali tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kerja sama tersebut direncanakan mulai berjalan tahun depan. Ia berharap program ini menjadi pilihan bagi masyarakat Kutim, khususnya generasi muda, untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, tenaga kerja terlatih yang menduduki jabatan tertentu di perkebunan kelapa sawit selama ini banyak berasal dari perguruan tinggi lain. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat Kutim diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan.

“Insyaallah tahun depan STIPER dan Instiper Jogja sudah melakukan kerja sama,” ujar Ardiansyah saat Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kutim dalam rangka mendengarkan pidato Bupati memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutim. 

Selain keterampilan, ketersediaan tempat tinggal juga menjadi perhatian bagi masyarakat dari berbagai kecamatan yang ingin melanjutkan pendidikan di Sangatta. Kutim telah memiliki asrama di dekat STIPER yang merupakan sumbangan dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Ardiansyah berharap pendidikan vokasi selama satu tahun atau program D1 tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

“Semoga pendidikan vokasi satu tahun atau diploma satu ini menjadi pilihan bagi masyarakat Kutim dan mengisi lowongan-lowongan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi agar masyarakat lokal dapat mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar menjadi penonton.

“Kita ingin anak-anak muda Kutim memiliki kompetensi, memiliki kesempatan dan memiliki masa depan di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Penyiapan tenaga kerja lokal tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran. Ardiansyah menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kutim pada 2025 tercatat sebesar 6,20 persen.

Dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, TPT ditargetkan berada pada kisaran 5,90 hingga 6,30 persen. Sementara itu, target TPT dalam RKPD 2027 berada pada kisaran 5,50 hingga 6 persen.

Ardiansyah mengatakan upaya menekan pengangguran perlu didukung pertumbuhan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Pendidikan dan pelatihan vokasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan.

“Pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja harus meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan harus menurunkan kemiskinan,” pungkasnya.

(Sf/Lo)