Diskominfo Kabupaten Kutai Timur

    Diskominfo Kabupaten Kutai Timur

    DPPKB Kutim Siap Luncurkan Mandatori Pendidikan dan Cap Jempol Stunting

    Redaktur:Maruly Z
    12 November 2025 pukul 09:04 WITA

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi dok. Dppkb Kutai timur

    Sangatta - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) memiliki sejumlah program inovatif yang bakal diluncurkan pada 2026 mendatang, diantaranya optimalisasi dana mandatori pendidikan dan penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan, termasuk program Cap Jempol Stop Stunting yang sudah berjalan.

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan dana mandatori pendidikan senilai sekitar Rp4 miliar, serta dana Program Cap Jempol Stop Stunting sebesar Rp6 miliar, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat edukasi di tingkat keluarga.

    “Dana ini belum pernah ada sebelumnya. Karena inovasi berjalan baik, kami dorong pemanfaatannya secara maksimal,” ujar Junaidi, Senin (10/11/2025).

    Ia menegaskan, strategi percepatan dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan terhadap data keluarga berisiko stunting. Dari hasil uji petik di Kecamatan Karangan, ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil.

    “Ada data yang menyebut punya air bersih, padahal tidak. Ada juga yang dikira belum ikut KB, ternyata sudah. Ini jadi pelajaran penting,” ungkapnya seperti dikutip dari web DPPKB Kutim.

    Dari temuan itu, DPPKB meluncurkan program pelatihan teknis bagi TPK agar lebih mahir dalam melakukan pendataan menggunakan sistem digital. Operator DPPKB akan menjadi narasumber lokal yang membimbing kader secara langsung.

    “Kita ingin intervensi bukan hanya ke keluarga, tapi juga pada peningkatan kemampuan petugas di lapangan,” tegas Junaidi.

    Pihaknya juga mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Program ini tidak membangun sekolah baru, tetapi memasukkan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan HIV/AIDS ke dalam kurikulum.

    “Kalau Kutim punya 100 SMP, idealnya semuanya bisa jadi sekolah siaga kependudukan. Kalau belum, kita jalankan bertahap, termasuk di wilayah pinggiran,” katanya.

    DPPKB juga menggandeng Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BLKI, dan SKB untuk memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, komputer, dan pastry and bakery bagi keluarga akseptor KB, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Inovasi ini bukan hanya soal angka stunting, tapi bagaimana Kutai Timur membangun generasi unggul dan mandiri,” pungkas Junaidi. (Adv)

    (Sf/Mr)

    Diskominfo Kabupaten Kutai Timur

    Diskominfo Kabupaten Kutai Timur

    DPPKB Kutim Siap Luncurkan Mandatori Pendidikan dan Cap Jempol Stunting

    Redaktur:Maruly Z
    12 November 2025 pukul 09:04 WITA

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi dok. Dppkb Kutai timur

    Sangatta - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) memiliki sejumlah program inovatif yang bakal diluncurkan pada 2026 mendatang, diantaranya optimalisasi dana mandatori pendidikan dan penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan, termasuk program Cap Jempol Stop Stunting yang sudah berjalan.

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan dana mandatori pendidikan senilai sekitar Rp4 miliar, serta dana Program Cap Jempol Stop Stunting sebesar Rp6 miliar, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat edukasi di tingkat keluarga.

    “Dana ini belum pernah ada sebelumnya. Karena inovasi berjalan baik, kami dorong pemanfaatannya secara maksimal,” ujar Junaidi, Senin (10/11/2025).

    Ia menegaskan, strategi percepatan dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan terhadap data keluarga berisiko stunting. Dari hasil uji petik di Kecamatan Karangan, ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil.

    “Ada data yang menyebut punya air bersih, padahal tidak. Ada juga yang dikira belum ikut KB, ternyata sudah. Ini jadi pelajaran penting,” ungkapnya seperti dikutip dari web DPPKB Kutim.

    Dari temuan itu, DPPKB meluncurkan program pelatihan teknis bagi TPK agar lebih mahir dalam melakukan pendataan menggunakan sistem digital. Operator DPPKB akan menjadi narasumber lokal yang membimbing kader secara langsung.

    “Kita ingin intervensi bukan hanya ke keluarga, tapi juga pada peningkatan kemampuan petugas di lapangan,” tegas Junaidi.

    Pihaknya juga mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Program ini tidak membangun sekolah baru, tetapi memasukkan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan HIV/AIDS ke dalam kurikulum.

    “Kalau Kutim punya 100 SMP, idealnya semuanya bisa jadi sekolah siaga kependudukan. Kalau belum, kita jalankan bertahap, termasuk di wilayah pinggiran,” katanya.

    DPPKB juga menggandeng Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BLKI, dan SKB untuk memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, komputer, dan pastry and bakery bagi keluarga akseptor KB, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Inovasi ini bukan hanya soal angka stunting, tapi bagaimana Kutai Timur membangun generasi unggul dan mandiri,” pungkas Junaidi. (Adv)

    (Sf/Mr)