Tenggarong – Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ikut memberikan dampak pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dari alokasi semula Rp3 triliun, Kukar hanya menerima Rp1,5 triliun atau separuhnya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terhindarkan. Namun, ia memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap aman dari pemangkasan.

“Prioritas kita jelas, tiga sektor ini tidak boleh terganggu karena langsung menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, penyesuaian lebih banyak dilakukan pada hal teknis seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pertemuan yang dapat diganti secara daring.

Dengan begitu, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengurangi hak masyarakat. Menurutnya, strategi pengelolaan fiskal harus dijalankan secara hati-hati di tengah keterbatasan anggaran.

“Kalau sebelumnya kita ngebut, sekarang saatnya menyesuaikan ritme agar tetap seimbang,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Mr)