Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok berbuah penghargaan tingkat nasional.

Kukar baru saja meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dalam ajang itu, Kukar menjadi satu dari lima daerah yang menerima penghargaan pada kategori tersebut.

Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Sumba Barat.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin yang menerima langsung trofi penghargaan menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kukar,” ujar Rendi.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi catatan atas upaya yang selama ini dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.

Ia menegaskan capaian tersebut tidak menjadi akhir dari upaya pengendalian inflasi di Kukar.

“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” terangnya.

Rendi mengungkapkan pengendalian inflasi di Kukar memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya luas dan setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda.

Kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga harga, tapi juga memastikan produksi, pasokan dan distribusi berjalan hingga ke wilayah kecamatan.

“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut penghargaan TPID Award 2026 menjadi motivasi bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” tandasnya. 

(Sf/Rs)