Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

    Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

    Pelayanan Publik di Kukar Berbasis Digital, Sekda: Mengefisiensi Anggaran dan SDM

    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Bupati Kukar, Edi Damansyah meninjau stan Distransnaker di Mal Pelayanan Publik dengan program DISAPA. (foto: KukarPaper)

    Tenggarong -  Seluruh layanan di Kutai Kartanegara (Kukar) kini telah terintegrasi dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dirancang sesuai kebutuhan daerah.  

    Integrasi SPBE ini dimaksimalkan melalui Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), yang diupayakan untuk terus memperkuat komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. 

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, program DISAPA menjadi salah satu dedikasi utama dari visi pembangunan Bupati Kukar. Program ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Ia mengatakan, Program DISAPA dibuat dengan konsep arsitektur SPBE, yaitu arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Sehingga semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kukar dilarang membuat aplikasi sendiri jika tidak sesuai dengan desain besar arsitektur tersebut,” katanya. 

    Ia juga mengakui, Pemkab Kukar berhasil mengurangi biaya dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Menurutnya, aplikasi yang dikembangkan hanya fokus pada kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam arsitektur besar ini, sehingga program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.  

    "Dengan penerapan arsitektur SPBE ini kita dapat mengefisienkan anggaran sekaligus sumber daya manusia. Semua aplikasi yang ada benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," jelasnya.  

    Selain efisiensi, menurutnya juga digitalisasi ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada masyarakat. 

    Bahkan integrasi layanan ini diharapkan memungkinkan warga Kukar mengakses berbagai informasi dan layanan publik secara mudah, cepat, dan terjangkau.   (Adv)

    Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

    Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

    Pelayanan Publik di Kukar Berbasis Digital, Sekda: Mengefisiensi Anggaran dan SDM

    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Bupati Kukar, Edi Damansyah meninjau stan Distransnaker di Mal Pelayanan Publik dengan program DISAPA. (foto: KukarPaper)

    Tenggarong -  Seluruh layanan di Kutai Kartanegara (Kukar) kini telah terintegrasi dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dirancang sesuai kebutuhan daerah.  

    Integrasi SPBE ini dimaksimalkan melalui Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), yang diupayakan untuk terus memperkuat komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. 

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, program DISAPA menjadi salah satu dedikasi utama dari visi pembangunan Bupati Kukar. Program ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Ia mengatakan, Program DISAPA dibuat dengan konsep arsitektur SPBE, yaitu arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Sehingga semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kukar dilarang membuat aplikasi sendiri jika tidak sesuai dengan desain besar arsitektur tersebut,” katanya. 

    Ia juga mengakui, Pemkab Kukar berhasil mengurangi biaya dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Menurutnya, aplikasi yang dikembangkan hanya fokus pada kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam arsitektur besar ini, sehingga program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.  

    "Dengan penerapan arsitektur SPBE ini kita dapat mengefisienkan anggaran sekaligus sumber daya manusia. Semua aplikasi yang ada benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," jelasnya.  

    Selain efisiensi, menurutnya juga digitalisasi ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada masyarakat. 

    Bahkan integrasi layanan ini diharapkan memungkinkan warga Kukar mengakses berbagai informasi dan layanan publik secara mudah, cepat, dan terjangkau.   (Adv)