Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengevaluasi kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan hidran di kawasan permukiman padat penduduk. 

Langkah ini menyusul kebakaran di RT 033, kawasan Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong yang menghanguskan sekitar 70 bangunan pada 5 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan pemasangan hidran di lokasi tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan jaringan pipa air yang sudah tersedia. 

Sebab, kapasitas pipa yang ada dinilai belum memadai untuk mendukung kebutuhan hidran saat terjadi kebakaran.

“Misalnya di lokasi ini, kapasitas pipa yang memberikan pelayanan air kepada warga hanya 2,5 inci. Itu tidak memungkinkan digunakan untuk hidran. Pipa untuk hidran minimal empat atau enam inci karena kebutuhan debit airnya besar,” ujar Sunggono, Jumat (8/10/2026).

Kini, Pemkab Kukar mulai mendiskusikan sejumlah alternatif penanganan untuk memenuhi kebutuhan air dalam penanggulangan kebakaran di kawasan tersebut. 

Upaya itu tidak hanya menyasar kebutuhan mendesak masyarakat pascakebakaran, tapi juga langkah jangka menengah guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran berikutnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyediakan tempat penampungan air di sejumlah titik permukiman. 

Melalui opsi itu, air dapat dimanfaatkan petugas ketika terjadi kebakaran, terutama di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Selain opsi tersebut, Pemkab Kukar akan memetakan titik-titik yang dinilai paling membutuhkan sarana pendukung penanggulangan kebakaran. Inventarisasi juga akan dilakukan di wilayah lain dengan tingkat kerawanan tinggi.

Sunggono menilai perhatian khusus perlu diberikan kepada permukiman dengan kepadatan rumah yang tinggi serta akses jalan yang terbatas, sehingga menyulitkan kendaraan roda empat, termasuk mobil pemadam kebakaran untuk masuk ke lokasi.

“Teman-teman saya minta supaya diinventarisasi titik-titik wilayah kita yang lain, mana yang juga tingkat kerawanannya tinggi, rumah penduduk padat, kemudian akses jalan tidak memungkinkan dilewati kendaraan roda empat,” terangnya.

Ia menambahkan keberadaan hidran juga harus disertai mekanisme pemeliharaan yang jelas agar fasilitas tersebut tetap berfungsi ketika dibutuhkan. 

Karenanya, mekanisme pemeliharaan dan pembagian tanggung jawabnya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Salah satu cara yang diusulkan adalah memanfaatkan titik hidran sebagai tempat mencuci selang pemadam kebakaran. 

Selain mendukung perawatan peralatan, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memantau kondisi dan memastikan hidran tetap berfungsi.

Melalui evaluasi dan pemetaan tersebut, Pemkab Kukar berharap penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat dapat dilakukan lebih optimal, sekaligus mengurangi risiko kesulitan memperoleh pasokan air dan menjangkau lokasi saat kebakaran terjadi. (Adv)

(Sf/Lo)