Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat dukungan terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui kesiapan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. 

Dengan lahan sekitar 7 hektare yang telah dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), fasilitas pendidikan tersebut direncanakan mampu menampung hingga 2.500 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, mengatakan kesiapan daerah menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

“Pendidikan salah satu upaya kita keluar dari jalur kemiskinan. Kalau Sekolah Rakyat itu insyaallah kita sudah siap dari sisi fisik, administrasi sudah siap. Di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak itu sekitar 7 hektare. Kami sudah koordinasi dengan Kemensos, anggarannya dari pusat,” ujar Rinda, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, kesiapan lahan dan administrasi menjadi bagian penting yang telah dipersiapkan Pemkab Kukar. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Dinsos Kukar, kapasitas Sekolah Rakyat di Muara Badak mengalami peningkatan dari rencana awal. Jika sebelumnya direncanakan menampung sekitar 1.500 siswa, kapasitas tersebut kini disebut meningkat menjadi 2.500 siswa.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap bangunan. Rencana awal dua lantai berubah menjadi empat lantai untuk mendukung kapasitas yang lebih besar.

“Tadinya kapasitasnya hanya 1.500 jadi 2.500 orang, yang tadinya dua jadi empat lantai. Khusus adik-adik yang mau sekolah di sana, khusus SD sampai SMA, desil 1 dan 2,” ungkapnya.

Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kelompok kesejahteraan terbawah.

Rina menilai pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Karena itu, dukungan terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial.

“Kita tahu pendidikan salah satu upaya kita keluar dari jalur kemiskinan,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, kapasitas dan kebijakan penerima manfaat Sekolah Rakyat ditentukan pemerintah pusat melalui Kemensos. Pemkab Kukar berperan mendukung pelaksanaan program di daerah, termasuk memastikan kesiapan lokasi dan administrasi yang menjadi bagian tanggung jawab daerah.

“Soal kapasitas ditentukan Kemensos, kami cuma sekadar pelaksana. Tapi selain Samarinda, Kukar juga siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat itu. Anggaran semua berasal dari pusat,” jelas Rina.

Kesiapan Kukar tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif. 

Kehadiran Sekolah Rakyat di Muara Badak diharapkan dapat memberikan ruang pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan.

Sementara itu, Dinsos Kukar juga terus berkoordinasi terkait 26 anak yang sebelumnya direncanakan mengikuti program Sekolah Rakyat di Palaran, Samarinda. Keberangkatan mereka masih menunggu kesiapan fasilitas air di lokasi, terutama dalam kondisi musim kemarau.

“Kemarin itu ada 26 anak yang tahun ini kami titipkan di Sekolah Rakyat Palaran, tapi sampai sekarang masih belum berangkat ke sana dengan alasan Sekolah Rakyat Palaran terbatas dari air, apalagi di tengah musim kemarau ini,” ungkapnya.

Pemkab Kukar memastikan dukungan terhadap program pendidikan dan perlindungan sosial terus dilakukan sesuai kewenangan daerah. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, kesiapan infrastruktur dan dukungan program diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

(Sf/Lo)