Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) menyepakati percepatan rencana pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan kedua wilayah di segmen Desa Senambah. 

Kesepahaman itu membuka peluang tersambungnya akses jalan dari wilayah Kukar hingga perbatasan Kutim, setelah Kukar selama ini membangun akses sekitar 129 kilometer di wilayah tersebut melalui kolaborasi dengan perusahaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sungono, mengatakan pembahasan jalan pendekat tersebut dilakukan saat dirinya mewakili Bupati Kukar dalam kunjungan ke Kutim. 

Selain bersilaturahmi, pembahasan bersama Wakil Bupati Kutim Mahyudin turut menyoroti kebutuhan pembangunan akses penghubung kedua kabupaten.

“Di antara materi yang kami bicarakan adalah tentang pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur di segmen Desa Senambah,” ujar Sungono, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, pembangunan jalan dari sisi Kukar selama ini telah mencapai kurang lebih 129 kilometer. Pembangunan tersebut mencakup pembukaan badan jalan dan peningkatan mutu jalan pada sejumlah segmen.

Sungono menyebut, dari total tersebut, sekitar 50 kilometer merupakan jalan yang telah ditingkatkan mutunya. Sementara sebagian lainnya sudah memiliki akses dan membutuhkan peningkatan kualitas jalan.

“Yang meningkatkan mutu jalan itu kurang lebih antara, kurang lebih 50-an kilometer. Selebihnya itu sudah ada aksesnya, tinggal ditingkatkan mutu jalannya saja,” ungkapnya.

Ia berharap pembangunan dari sisi Kutim dapat mengikuti upaya yang telah dilakukan Kukar sehingga akses kedua wilayah benar-benar tersambung. 

Menurutnya, pembangunan jalan dari Kukar akan kurang optimal apabila tidak dilanjutkan hingga wilayah perbatasan.

“Kalau Kukar sampai perbatasan, perbatasannya jelek, kan sayang. Dan itu sangat dipahami oleh Pak Wabup Kutim,” katanya.

Sungono mengatakan, Wakil Bupati Kutim merespons rencana tersebut dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan perencanaan. 

Termasuk penyusunan detail engineering design (DED) dan feasibility study (FS) untuk pembangunan segmen jalan yang ditargetkan mulai direncanakan tahun depan.

“Beliau langsung merespons, memerintahkan OPD yang ada untuk segera merencanakan, membuat DED, FS-nya untuk rencana pembangunan segmen jalan dimaksud di tahun depan,” ungkapnya.

Dalam pembangunan akses dari sisi Kukar, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk konstruksi jalan. Pemerintah daerah berperan menyiapkan konsep dan perencanaan melalui Dinas Pekerjaan Umum, termasuk penyusunan FS dan DED serta pengawasan pelaksanaan.

Sementara pembangunan fisik melibatkan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Sungono menyebut terdapat sekitar lima perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jalan.

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang mengelola kawasan, termasuk wilayah hutan yang berada di bawah pengelolaan instansi terkait, sebelum pembangunan dilaksanakan.

“Yang melaksanakan perusahaan sawit yang ada di situ, kita bagi setidaknya ada lima perusahaan sawit, ingat saya. Kemudian di pengawasan pembangunannya PU 
turun lagi untuk memastikan pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan yang direncanakan,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)