Cari disini...

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Kasus makanan bergizi (MBG) basi masih menjadi polemik dan kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat, kasus ini bahkan menyebabkan ribuan anak menjadi korban.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan pemerintah harus segera melakukan pengecekan dan bergerak cepat jika ada laporan terkait keluhan MBG agar cepat ditangani.
“Kalau memang itu terjadi dan ada laporan, khususnya di Kukar, kita akan langsung cek dan evaluasi. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyoroti kasus ini agar tidak terulang lagi. Jadi Pemkab Kukar akan beri perhatian khusus, termasuk terhadap pengawasan dan mengevaluasi terkait penyedia yang tidak memenuhi standar,” kata Rendi, Rabu (1/10/2025).
Rendi menilai langkah ini tidak bisa dilakukan seorang diri, harus melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder lainnya.
“Kita akan kerja sama dengan semua OPD terkait. Kalau ada tinjauan teman-teman media juga akan kami undang. Tapi saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari OPD,” ujarnya.
Kata dia, selain melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah, pihaknya juga akan menelusuri langsung kepada penyedia MBG.
“Nanti kalau ada laporan, kita akan tinjau sekolahnya sampai ke penyedianya,” tegas Rendi.
Diketahui, berdasarkan data pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta BPOM, jumlah korban keracunan akibat MBG basi di Indonesia telah mencapai angka hingga 5.000 anak.
"Melihat banyaknya angka itu, kita harus turun tangan langsung ke lapangan, jangan sampai lepas dari pengawasan," tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Kasus makanan bergizi (MBG) basi masih menjadi polemik dan kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat, kasus ini bahkan menyebabkan ribuan anak menjadi korban.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan pemerintah harus segera melakukan pengecekan dan bergerak cepat jika ada laporan terkait keluhan MBG agar cepat ditangani.
“Kalau memang itu terjadi dan ada laporan, khususnya di Kukar, kita akan langsung cek dan evaluasi. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyoroti kasus ini agar tidak terulang lagi. Jadi Pemkab Kukar akan beri perhatian khusus, termasuk terhadap pengawasan dan mengevaluasi terkait penyedia yang tidak memenuhi standar,” kata Rendi, Rabu (1/10/2025).
Rendi menilai langkah ini tidak bisa dilakukan seorang diri, harus melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder lainnya.
“Kita akan kerja sama dengan semua OPD terkait. Kalau ada tinjauan teman-teman media juga akan kami undang. Tapi saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari OPD,” ujarnya.
Kata dia, selain melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah, pihaknya juga akan menelusuri langsung kepada penyedia MBG.
“Nanti kalau ada laporan, kita akan tinjau sekolahnya sampai ke penyedianya,” tegas Rendi.
Diketahui, berdasarkan data pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta BPOM, jumlah korban keracunan akibat MBG basi di Indonesia telah mencapai angka hingga 5.000 anak.
"Melihat banyaknya angka itu, kita harus turun tangan langsung ke lapangan, jangan sampai lepas dari pengawasan," tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)