Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani mendorong pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

Ia meminta Pemda mencari tambahan anggaran melalui kementerian dan lembaga pemerintah pusat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Ia mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian sesuai bidang masing-masing. 

Bupati juga diminta terlibat langsung dalam memperjuangkan dukungan anggaran untuk kebutuhan pembangunan Kukar.

“Jangan sampai kita hanya menunggu tanpa melakukan langkah apa pun. OPD bersama bupati perlu aktif mendatangi kementerian untuk mencari peluang anggaran. Itu bisa menjadi salah satu upaya membantu daerah ketika dana transfer belum tersalurkan,” ujar Yani, Sabtu (31/10/2026).

Selain mencari dukungan anggaran pusat, potensi PAD juga dinilai perlu dimaksimalkan. 

Yani mengungkapkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dikembangkan, mulai dari pengelolaan aset, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga penerimaan pajak dan retribusi.

Tidak hanya itu, Pemkab Kukar juga didorong untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, terutama sektor pertambangan, perkebunan dan industri.

Kata dia, keterlibatan perusahaan dinilai dapat membantu pembiayaan sejumlah kebutuhan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), maupun bentuk kemitraan lainnya.

“Kita punya banyak peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan. Melalui program CSR, PPM maupun kemitraan lainnya, perusahaan bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)