Tenggarong – DLHK Kukar menggandeng Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong untuk memperkuat pengelolaan sampah di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sekaligus membekali warga binaan dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomis. 

Kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) ini diarahkan untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini, mengoptimalkan pemanfaatan sampah yang masih bernilai guna, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Plt Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, mengatakan pengelolaan sampah di LPKA akan dimulai dengan pemilahan antara sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan sampah residu yang tidak bisa diolah kembali. 

Sampah bernilai ekonomis nantinya berpeluang dikelola melalui pembinaan agar memiliki nilai tambah, sedangkan residu tetap dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Harapan kami ketika sampah ini bisa dikelola, tentu saja ada proses pemilahan nanti di dalamnya. Mana sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali ataupun sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan atau kalau kami sering bilang itu residunya,” ujar Yudiarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, DLHK akan memberikan pemahaman dan pelatihan kepada warga binaan agar mampu mengelola sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik bekas air minum. 

Namun, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan pihak LPKA mengingat kawasan tersebut memiliki akses terbatas.

Menurutnya, keterlibatan aktif warga binaan menjadi salah satu kunci agar program pengelolaan sampah dapat berjalan berkelanjutan. 

DLHK juga akan menyesuaikan bentuk pembinaan dengan kondisi dan aturan yang berlaku di lingkungan LPKA. Yudiarta menegaskan, kerja sama tersebut saat ini masih dilakukan antara DLHK dan LPKA. 

Belum ada perusahaan yang dilibatkan dalam program tersebut karena pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan melalui program penilaian kinerja lingkungan (Proper) berada di ranah berbeda.

Sementara itu, Kepala LPKA Kelas II Tenggarong, Dat Menda, menyebut pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan di dalam LPKA.

Ia menilai pengenalan budaya menjaga kebersihan dan mengelola sampah perlu diberikan sejak dini. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, pembinaan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi anak binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Pelatihan-pelatihan itu juga akan berguna bagi mereka nanti setelah mereka keluar. Paling tidak dalam pola berpikir mereka itu sebelum dan sesudah itu sudah mulai ada perubahan. Yang sebelumnya tidak mengerti bagaimana pengelolaan sampah, tetapi setelah nanti mereka keluar dari lapas, mereka sudah memahami betapa pentingnya merawat lingkungan,” ujar Dat Menda.

Dat Menda menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah di LPKA telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dari kementerian maupun ketentuan lingkungan hidup. Sampah dipilah berdasarkan jenis dan potensi pemanfaatannya, termasuk sampah yang dapat didaur ulang maupun diolah menjadi pupuk.

Pengolahan tersebut juga berpeluang mendukung kegiatan keterampilan dan ketahanan pangan di lingkungan LPKA. Dengan begitu, pembinaan tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada anak binaan.

Dat Menda berharap kerja sama dengan DLHK dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan Kukar yang bersih dan sehat. Ia juga menginginkan anak binaan dapat kembali ke masyarakat tanpa terus dibebani stigma atas tindak pidana yang pernah dilakukan.

“Kita harapkan nanti ke depan mereka jangan ada stigma terhadap mereka, tetapi mereka bisa ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini,” pungkasnya.

(Sf/Lo)