Tenggarong – Sebanyak 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kutai Kartanegara (Kukar) kini telah terbangun.

Namun, pengoperasian dapur yang tempat penyediaan makan bergizi gratis (MBG) tersebut masih menunggu keputusan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan kepastian pengoperasian dapur tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam kunjungan kerja perwakilan BGN di Kecamatan Anggana, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan itu berkaitan dengan peresmian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). 

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah mendapat penjelasan mengenai kebijakan pengoperasian dapur yang telah dibangun, tapi belum dapat difungsikan akibat moratorium.

Sunggono membeberkan dari 20 SPPG yang masuk dalam kebijakan pembukaan di Kukar, tercatat ada sebanyak 17 unit berada di kawasan 3T. 

Lokasinya tersebar di sejumlah kecamatan, mulai dari Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana hingga Kembang Janggut.

“Alhamdulillah dari kunjungan BGN kemarin, salah satu yang disampaikan Direktur Manajemen Risiko adalah kebijakan terhadap pembukaan SPPG. Di Kukar ada 20 dan 17 di antaranya berada di kawasan 3T,” ujar Sunggono, Jumat (16/10/2026).

Sunggono menyampaikan Kepala BGN sebelumnya telah menyampaikan komitmen dalam pertemuan daring bersama pemerintah daerah bahwa dapur SPPG yang telah memenuhi ketentuan akan dioperasionalkan.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 70 dapur SPPG yang telah dibangun dan dipersiapkan untuk beroperasi di Kukar. 

Dari jumlah itu, sekitar 53 unit lainnya berada di kawasan aglomerasi, sementara 17 unit lainnya masuk dalam wilayah 3T.

“Insyaallah semua dapur SPPG yang sudah terbangun di Kukar, baik yang berada di wilayah 3T maupun kawasan aglomerasi, akan dioperasionalkan,” terangnya.

Sunggono menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti membuka kesempatan untuk pembangunan SPPG baru. 

Pengoperasian SPPG, lanjut dia, diprioritaskan bagi dapur yang sudah selesai dibangun, terverifikasi dan terdaftar dalam portal BGN.

Dengan begitu, keberlanjutan operasional puluhan dapur tersebut masih bergantung pada keputusan BGN serta pemenuhan ketentuan yang berlaku. 

Ia berharap pengoperasian SPPG dapat memperluas jangkauan program pemenuhan gizi bagi masyarakat Kukar, termasuk warga di kawasan 3T yang menghadapi keterbatasan akses. (Adv)

(Sf/Rs)