Diskominfo Kabupaten Kutai Barat
Indeks Desa Kutai Barat Naik Jadi 75,17, Kini Tak Ada Lagi Kampung Tertinggal
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana saat menyampaikan sambutan di dalam rapat koordinasi Pemerintah Kampung 2026 (Dok: Prokopim)
Sendawar - Tingkat perkembangan dan kemandirian kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menunjukkan peningkatan positif.
Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan nilai Indeks Desa yang pada 2026 mencapai 75,17, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,0.
Capaian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten, Senin (9/11/2026).
“Berdasarkan hasil penilaian tingkat perkembangan dan kemandirian kampung, capaian Kabupaten Kubar menunjukkan perkembangan positif. Nilai indeks desa meningkat dari 73,0 pada 2025 menjadi 75,17 pada 2026. Tahun ini juga sudah tidak terdapat kampung berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” ujar Erlinsiana.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perkampungan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Selain peningkatan indeks desa, pemerintah daerah juga terus memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satunya melalui penanganan rekonstruksi Jalan Bongan dan Tumpu yang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah melakukan penanganan rekonstruksi untuk Jalan Bongan dan Tumpu melalui APBD Provinsi Kaltim 2026,” ungkapnya.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, DPMK Kubar terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penataan pengelolaan keuangan serta optimalisasi program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembinaan juga dinilai diperlukan agar setiap kampung mampu mengelola potensi wilayahnya secara maksimal.
Dalam pengelolaan tersebut, aparatur kampung perlu memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan turut menjadi bagian penting untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah kampung diharapkan dapat mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah
(Sf/Lo)
Cari disini...
Diskominfo Kabupaten Kutai Barat
Indeks Desa Kutai Barat Naik Jadi 75,17, Kini Tak Ada Lagi Kampung Tertinggal
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana saat menyampaikan sambutan di dalam rapat koordinasi Pemerintah Kampung 2026 (Dok: Prokopim)
Sendawar - Tingkat perkembangan dan kemandirian kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menunjukkan peningkatan positif.
Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan nilai Indeks Desa yang pada 2026 mencapai 75,17, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,0.
Capaian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten, Senin (9/11/2026).
“Berdasarkan hasil penilaian tingkat perkembangan dan kemandirian kampung, capaian Kabupaten Kubar menunjukkan perkembangan positif. Nilai indeks desa meningkat dari 73,0 pada 2025 menjadi 75,17 pada 2026. Tahun ini juga sudah tidak terdapat kampung berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” ujar Erlinsiana.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perkampungan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Selain peningkatan indeks desa, pemerintah daerah juga terus memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satunya melalui penanganan rekonstruksi Jalan Bongan dan Tumpu yang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah melakukan penanganan rekonstruksi untuk Jalan Bongan dan Tumpu melalui APBD Provinsi Kaltim 2026,” ungkapnya.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, DPMK Kubar terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penataan pengelolaan keuangan serta optimalisasi program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembinaan juga dinilai diperlukan agar setiap kampung mampu mengelola potensi wilayahnya secara maksimal.
Dalam pengelolaan tersebut, aparatur kampung perlu memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan turut menjadi bagian penting untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah kampung diharapkan dapat mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah
(Sf/Lo)