Sendawar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menerapkan perubahan mekanisme pembagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung pada 2026.

Perubahan tersebut mengatur pembagian alokasi melalui dua komponen, yakni 60 persen dibagikan secara merata kepada seluruh kampung, sedangkan 40 persen lainnya dihitung secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana menjelaskan skema tersebut berbeda dengan mekanisme pembagian pada tahun sebelumnya.

Ia mengingatkan agar seluruh pemerintah kampung memahami aturan baru tersebut, sebelum menyusun perencanaan anggaran.

“Oleh karena itu pemerintah kampung perlu memahami perubahan ketentuan tersebut dan mencermati informasi yang akan disampaikan sehingga perencanaan dan pengelolaan keuangan kampung dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Erlinsiana dalam pekan ini.

Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme pembagian dana diperlukan agar pemerintah kampung dapat memperhitungkan besaran alokasi yang diterima saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Selain perubahan skema pembagian dana pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga memberikan dukungan keuangan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK), berupa insentif bagi rukun tetangga (RT) serta penambahan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada 2026 dan rencana kenaikan pada 2027.

Erlinsiana berharap dukungan pendanaan itu dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap dukungan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal terhadap sasaran serta dikelola dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

DPMK Kubar juga mengingatkan pemerintah kampung untuk memperhatikan ketentuan administrasi dalam pengelolaan anggaran. 

Koordinasi dengan pihak kecamatan maupun DPMK dinilai perlu dilakukan apabila masih terdapat aturan yang belum dipahami.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses perencanaan hingga penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. 

Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan keuangan kampung semakin tertib dan sesuai regulasi, sehingga dana yang dialokasikan dapat menunjang pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah

(Sf/Rs)