Seputar Fakta
    Diskominfo Kabupaten Kutai Barat

    Diskominfo Kabupaten Kutai Barat

    Dinsos Kubar Alokasikan Rp3,5 Miliar untuk Bansos Beras, Sasar 19.764 Keluarga Tak Mampu

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    19 November 2026 pukul 18:39 WITA

    Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)

    Sendawar – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Barat (Kubar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk menjalankan program Bantuan Sosial (Bansos) beras pada 2026. 

    Program tersebut menyasar 19.764 keluarga tidak mampu yang tersebar di 16 kecamatan dan 187 kampung di Kubar.

    Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus, mengatakan dalam program itu, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebanyak 10 Kilogram beras dengan kualitas premium.

    Ia menyampaikan program itu merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memastikan bantuan yang diberikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

    “Ini menjadi fokus Pak Bupati, bagaimana program bantuan yang diberikan bisa berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Adolfus, Rabu (18/11/2026).

    Ia menjelaskan penentuan penerima bantuan berawal dari usulan masing-masing petinggi kampung. Nantinya, data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN itu tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dikategorikan dalam pembagian desil, mulai desil 1-10,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang masuk kategori desil 1-5 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sebagai penerima manfaat.

    Adolfus berharap bantuan beras ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. Sebab, kebutuhan pangan, terutama beras menjadi salah satu pengeluaran rutin yang harus dipenuhi setiap keluarga.

    “Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak masyarakat merasa beban pengeluarannya berkurang. Tadinya mereka punya sedikit uang untuk membeli beras, dengan adanya intervensi kita, mereka tidak perlu lagi membeli beras,” ungkapnya.

    Dengan begitu, uang yang sebelumnya dialokasikan untuk membeli beras dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan anak dan keperluan rumah tangga.

    Ia menambahkan bantuan beras dari pemerintah kabupaten juga melengkapi berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi.

    Di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) serta program cadangan pangan pemerintah daerah melalui instansi terkait.

    “Dengan intervensi bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten juga masuk di situ. Paling tidak pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam satu tahun bisa ter-cover beberapa bulan,” tukasnya.

    Melalui program ini, Pemkab Kubar berharap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu semakin terbantu, sekaligus memberikan ruang bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. (Adv) T10 - Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah Lainnya

    (Sf/Lo)

    Diskominfo Kabupaten Kutai Barat

    Diskominfo Kabupaten Kutai Barat

    Dinsos Kubar Alokasikan Rp3,5 Miliar untuk Bansos Beras, Sasar 19.764 Keluarga Tak Mampu

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    19 November 2026 pukul 18:39 WITA

    Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)

    Sendawar – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Barat (Kubar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk menjalankan program Bantuan Sosial (Bansos) beras pada 2026. 

    Program tersebut menyasar 19.764 keluarga tidak mampu yang tersebar di 16 kecamatan dan 187 kampung di Kubar.

    Kepala Dinsos Kubar, Adolfus Edhardus Pontus, mengatakan dalam program itu, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebanyak 10 Kilogram beras dengan kualitas premium.

    Ia menyampaikan program itu merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memastikan bantuan yang diberikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

    “Ini menjadi fokus Pak Bupati, bagaimana program bantuan yang diberikan bisa berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Adolfus, Rabu (18/11/2026).

    Ia menjelaskan penentuan penerima bantuan berawal dari usulan masing-masing petinggi kampung. Nantinya, data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN itu tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dikategorikan dalam pembagian desil, mulai desil 1-10,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang masuk kategori desil 1-5 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sebagai penerima manfaat.

    Adolfus berharap bantuan beras ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. Sebab, kebutuhan pangan, terutama beras menjadi salah satu pengeluaran rutin yang harus dipenuhi setiap keluarga.

    “Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak masyarakat merasa beban pengeluarannya berkurang. Tadinya mereka punya sedikit uang untuk membeli beras, dengan adanya intervensi kita, mereka tidak perlu lagi membeli beras,” ungkapnya.

    Dengan begitu, uang yang sebelumnya dialokasikan untuk membeli beras dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan anak dan keperluan rumah tangga.

    Ia menambahkan bantuan beras dari pemerintah kabupaten juga melengkapi berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi.

    Di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) serta program cadangan pangan pemerintah daerah melalui instansi terkait.

    “Dengan intervensi bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten juga masuk di situ. Paling tidak pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam satu tahun bisa ter-cover beberapa bulan,” tukasnya.

    Melalui program ini, Pemkab Kubar berharap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu semakin terbantu, sekaligus memberikan ruang bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. (Adv) T10 - Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah Lainnya

    (Sf/Lo)